Connect with us

COVID-19

Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19: Orang DM dan Hipertensi Tak Boleh Divaksin

AMBON, SPEKTRUM – Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Bertha Jean Que mengatakan, orang yang memiliki penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi serta komorbid atau seseorang yang memiliki penyakit penyerta dimana berisiko mengalami kondisi parah ketika terinfeksi virus corona, tidak boleh diberikan vaksin Covid-19.

Hal ini disampaikannya pada konferensi pers di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/12/2020).

Dikatakan, kebijakan vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok. Misalnya, di rumah atau tempat tinggal ada 10 penghuni, jika 2 atau tiga saja yang divaksin akan percuma karena orang jatuh sakit tergantung dari tiga hal yakni jumlah virus yang ada di tubuhnya, virulensi atau daya tular virus serta pertahanan tubuh atau sistem imun seseorang.

“ Itu mengapa kurvanya bisa turun lalu naik lagi karena orang merasa tidak masalah. Kita harus lihat angka. Covid ini menanjak terus,” ungkapnya.

Selain itu vaksinasi juga bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 serta melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.

Cara lainnya adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan benar serta meningkatkan sistem pertahanan tubuh agar angka kesakitan menjadi menurun.

Di Maluku, penerima vaksin berjumlah 1.257.151 orang dan dilakukan dua kali atau dua dosis. Terdiri dari: Kota Ambon sebanyak 326.408. Maluku Tengah 254.297. Maluku Tenggara 95.657. kepulauan Tanimbar 76.925. Buru 98.172. Seram Bagian Barat 117.175. Seram Bagian Timur 78.444. Kepulauan Aru 65.656. Kota Tual 51.511. Maluku Barat Daya 50.300. Buru Selatan 43.457.

Trend yang terinfeksi, lanjut Bertha yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura ini, terbanyak ternyata yang berusia antara 30-40 tahun dengan Pneumoni berat dan mengalami anosmia atau gangguan penciuman dan eugesia atau gangguan pengecapan.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Maluku yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang dalam kesempatan yang sama menjelaskan persiapan pemberian vaksin Covid-19 secara bertahap dan dananya menggunakan APBN. Sedangkan dana APBD hanya digunakan untuk biaya perjalanan dinas dan monitoring.

Ia mengatakan, nantinya orang yang divaksin tidak perlu mendaftarkan diri karena datanya sudah terintegrasi dengan data yang sudah ada di Telkomsel, Dinas Informasi dan Komunikasi di kabupaten kota maupun data di BPJS. Warga akan mendapatkan pesan masuk di Handphone masing-masing untuk menanyakan kesediaannya. Jika bersedia, akan ditunjukan kemana fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang akan melakukannya.

“Ada atau tidak punya BPJS, semua akan ditanyai, bersedia atau tidak?. Jadi tidak perlu berkerumun karena nanti ada pemberitahuan, kapan dan di mana tempat vaksinasinya.,” tuturnya. (S.17).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in COVID-19