Connect with us

Hukum & Kriminal

Setahun, Kejaksaan se-Maluku Eksekusi 34 Terpidana Korupsi

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Kota Ambon. /Dok

AMBON, SPEKTRUM – Sebanyak 110 kasus atau perkara tindak pidana korupsi (tipikor) ditangani Kejaksaan se-Maluku tersebar di 11 kabupaten dan kota. Masing-masing 25 perkara di tahap penyidikan, dan 33 perkara dalam proses penuntutan.

Dari 110 kasus atau perkara tipikor tersebut tercatat dalam kurun waktu setahun (2020) Kejaksaan se-Maluku telah mengeksekusi 34 terpidana (koruptor), ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Sedangkan, upaya hukum ada 18 perkara.

“ini capaian kinerja Bidang Pidana Khusus atau Pidsus sepanjang tahun 2020, mulai Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Maluku,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Maluku Sammy Sapulette, saat dikonfirmasi Spektrum Rabu, (30/12/2020).

Hanya saja Sammy tidak mejyebutkan secara terperinci nama-nama kasus atau perkara tipikor yang ditangani Kejaksaan se Maluku tersebut.

Ia menjelaskan, dari penanganan atau pengusutan kasus/perkara tersebut, Kejati Maluku dan jajarannya telah menyelamatkan kerugian keuangan Negara sebanyak Rp. 661.885.527.51, (enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah Lina puluh satu sen).

Sementara untuk pengembalian keuangan Negara Rp. 8.050.655.000 (Delapan milyar lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

“Kasus atau perkara inibtersebar bukan hanya di Kejati tetapi juga di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Maluku,” jelasnya.

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau PNBP yang berasal dari denda sebesar Rp. 500.000.000.- lLima ratus juta rupiah).

“Dan dari biaya perkara sebesar Rp. 162.500 atau seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah,” sebut Sammy.

Sammy Sapulette, Kasi Penkum Kejati Maluku

Catatan Spektrum, dari 110 kasus atau perkara tipikor yang ditangani pihak Kejaksaan se-Maluku di atas diantaranya transaksi reserve obligasi antara PT. Bank Maluku-Maluku Utara dan PT. AAA Securitas tahun 2014 senilai Rp.238,5 miliar.

Jual beli lahan untuk proyek pembangunan PLTMG di Namlea Kabupaten Buru yang merugikan negara sebesar Rp.6 miliar.

Dugaan tipikor proyek jalan lingkar Pulau Wokam Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2016 sebesar Rp36 Miliar.

Dugaan korupsi dana PT.Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016 senilai Rp10 miliar.

Sebelumnya mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Yudi Handono, mengatakan kasus atau perkara tipikor yang ditangani pihaknya baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan akan dituntaskan. Baik kasus lama maupun yang baru.

“Kasus atau perkara dugaan tipikor yang kita tangani itu meski dalam situasi pandemi Covid-19, tidak menghambat proses penuntasan,” janji Kajati Maluku kepada wartawan di Ambon, belum lama ini.

Ia mengakui, sejumlah kasus atau perkara tersebut tim jaksa masih bekerja untuk menuntaskannya.

Bahkan banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke Kejaksaan, dimana itu semua juga masih dipelajari/ditelaah lebih lanjut. Dan bila mengarah ke tindak pidana korupsi, maka akan diproses hingga tuntas juga.

“Pengumpulan bahan keterangan, pengumpulan barang bukti masih dakukan tim jaksa. Termasuk kasus dugaan tipikor lainnya juga akan dituntaskan,” kata Yudi Handono. (S-14/S-07)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal