May 19, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Anggaran PEN Prioritas untuk Pembangunan Infrastruktur

Anggaran PEN Prioritas untuk Pembangunan Infrastruktur

AMBON, SPEKTRUM – Anggaran atau dana pinjaman Maluku untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, talud serta air bersih.

Infrastruktur ini diprioritaskan pada seluruh pelosok desa di wilayah Maluku guna menjawab kebutuhan masyarakat serta membuka akses masyarakat pedesaan.

Saat sidang paripurna penetapan APBD Maluku tahun 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (23/12/2020), Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual menegaskan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat Maluku.

Penjelasan Murad Ismail menyusul penyampaian Fraksi Partai Golkar tentang pembangunan infrastruktur di pedesaan.

“Saya mengapresiasi Partai Golkar melalui saudara Richard Rahakbauw tentang pembangunan infrastruktur di pedesaan. Sekali-kali bapak ikut kunjungan kerja saya agar melihat bagaimana saya menggandeng Balai dan lainnya turun ke desa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan mengupayakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat yakni pembangunan jalan, jembatan dan juga talud pantai,” kata Murad.

Saat itu, Murad menegaskan jika dana PEN telah dialokasikan untuk beberapa point penting yakni pembangunan air bersih, jalan dan jembatan serta Cipta Karya yakni pembangunan talud.

Alokasi anggaran PEN, untuk air bersih Rp 200 miliar, jalan dan jembatan Rp 300 miliar, Cipta Karya (pembangunan talud) Rp 200 miliar.

“Percaya kepada saya ini untuk masalah masayarakat Maluku sampai ke pedesaan dan tidak ada korupsi di situ. Kalau ada berarti saya yang digantung bukan siapapun,” tandasnya.

Untuk diketahui, terkait adanya peminjaman dana PEN, sebelumnya, sempat dituding miring yakni dana sebesar Rp 700 miliar tersebut telah cair dan lain sebagainya.

Pada 27 November 2020 lalu, telah dilakukan penandatanganan MoU antara PT. SMI (di bawah Kementerian Keunagan/BUMN), dengan Pemprov Maluku.

MoU itu tersebut isinya, dana pinjaman tersebut dipakai untuk meningkatkan infrastruktur di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Cipta Karya.

Sebelumnya Gubernur telah bertemu dengan Direktur PT SMI dan memaparkan soal luas wilayah terasuk bera APBD Maluku, sehingga perusahaan itu tertarik dan prihatin dengan kondisi Maluku. Dirinya pun telah memaparkan soal ini di BPK.

Faktor lain hingga Pemprov Maluku bisa dapat pinjaman dari PT SMI juga karena terhitung September hingga Oktober APBD Maluku yang terserap sekitar 67 persen. Dan pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia, hanya dua provinsi yang plus yaitu Papua dan Maluku. Ini juga yang jadi pertimbangan untuk Maluku dapat pinjaman Rp 700 miliar.

Tujuan utama pinjaman PEN untuk
daerah ini diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur ke-PU-an. Masing-masing Bina
Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Masing-masing Sumber Daya Air Rp 200 miliar, Bina Marga Rp 300 miliar dan Cipta karya Rp 200 Miliar.

Permasalahan hingga diajukan pinjaman adalah teradapat 14.931 hektar irigasi yang belum tertangani dari total kewenangan irigasi Provinsi 23.130 hektar. Belum terhitung jalan dan lain sebagainya. (S-16)

Pin It on Pinterest