Connect with us

Pilkada

Gakkumdu SBT Proses Kasus Formulir C6 Palsu

Suparjo Rustam Rumakar, Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

BULA, SPEKTRUM – Laporan terkait kasus penggunaan Formulir C6 Pemberitahuan palsu pada Pilkada 9 Desember 2020 di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, akhirnya diproses lanjut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) SBT melalui Gakkumdu.

Kasus ini melibatkan Muhammad Rumadaul, warga Desa Administratif Suru Kecamatan Siritaun Kabupaten SBT itu tertangkap menggunakan Formulir Pemberitahuan atau C6 palsu. Ia akan menggunakannya untuk mencoblos pada TPS 01 Desa Administratif Suru, pada 9 Desember 2020.

Atas aduan atau laporan masyarakat tersebut, kasusnya kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten SBT dan Gakkumdu.

Pelaku juga diketahui melakukan pencoblosan sebanyak dua kali, sesuai keterangan pelapor.

Dia (pelaku), juga mengguanakan C6 palsu itu lebih awal di TPS 02 Desa Suru. Kemudian menggunakan lagi C6 Pemberitahuan palsu di TPS 01, Desa Administratif Suru.

Ketua Bawaslu SBT Suparjo Rumakar mengakui laporan warga Siritaun Wida Timur tersebut sementara diproses oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu.

Baca Juga: Bawaslu Usut Tuntas Kecurangan Pilkada SBT

“Benar (kasus penggunaan C6 palsu) yang dilaporkan warga Siritaun Wida Timur, sementara ditangani oleh Gakkumdu,” ujar Suparjo Rumakar saat dikonfirmasi Spektrum, kemarin.

Suparjo menerangkan, Gakkumdu sudah mengklarifikasi atau memintai keterangan dari pelapor, Dahlan Makatita, dan saksi pelapor Rudi Rumoma.

“Besok akan dilanjutkan dengan meminta keterangan (klarifikasi) dari para terlapor. Nanti setelah dari hasil klarifikasi itu, baru dilakukan pembahasan kedua, apakah memenuhi unsur dan cukup bukti atau tidak,” kata Suparjo.

Terpisah, menyikapi kasus ini Pegiat Demokrasi Muhammad Syahrul Wadjo, kepada Spektrum di Bula, mengingatkan Bawaslu SBT dan Gakkumdu agar bekerja secara konsisten dan profesional dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di Pilkada SBT.

Baca Juga: Coblos Pakai e-KTP Melebihi Ketentuan

“Kejahatan demokrasi tidak boleh dibiarkan tumbuh subur di bumi Ita Wotu Nusa. Praktik kotor di Pilkada 9 Desember lalu, para pelakunya harus ditindak sesuai mekanisme atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya

Ia menilai, penggunaan Form C6 palsu, undangan palsu hingga mobilisasi warga untukencoblos dengan menggunakan e-KTP melebihi ketentuan, adalah cara cara kotor yang dilakukan oknum salah satu paslon Bupati-Wakil Bupati SBT, sesungguhnya telah mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Untuk itu laporan pelanggaran dan kecurangan Pilkada SBT seperti yang sudah disampaikan warga, wajib diusut tuntas oleh Bawaslu dan Gakkumdu. Sebab tindakan oknum oknum itu sudah mencederai demokrasi, utambya demokrasi prosedural,” tandasnya. (TIM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pilkada