Connect with us

Hukum & Kriminal

Korupsi PLTMG, Oknum PLN Calon Tersangka?

Lahan PLTMG di Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. /dok IST

AMBON, SPEKTRUM – Oknum PT. PLN Wilayah Maluku – Maluku Utara (Malmalut), diduga terlibat dalam pusaran korupsi jual beli lahan milik Negara untuk pembangunan PLTMG di Desa Sawa Namlea Kabupaten Buru tahun 2016.

Oknum PLN digadang akan menjadi tersangka. Sebab proyek ini telah merugikan negara senilai Rp.6.081.722.920 miliar. Seperti apa peran oknum tersebut?

Berdasarkan informasi yang dihimpun Spektrum di dalam internal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memposisikan pihak PLN sebagai pembeli lahan untuk pembangunan proyek PTMG MV Tahun Anggaran 2016.

Lahan itu disebut miliķ Ferry Tanaya. Kemudian melalui pihak PLN melakukan pengembalian batas serta melakukan perhitungan nilai lahan bersama degan tim internal PLN. Tanpa mengroscek lebih jau, PLN memberikan dana senilai Rp. 6 miliar sekian itu kepada Ferry Tanaya sebagai bentik jual beli.

Akibat dari itu, uang negara itu keluar miliara rupiah. PLN ikut nertanggung jawab sebagai pembeli. “Ya, nanti kita gelar. PLN juga ikut disebut nanti,” kata sumber media ini kepada media ini.

Menurutnya, PLN wajib disebut. Apakah arti kata disebut, sumber itu enggan menjawab. Namun, ia memastikan PLN ikut disebut akibat dari kelalaian mereka selaku pembeli yang mengakibatkan Negara dirugikan.

“Ini kita tunggu waktu pa Kajati saja. Semuanya sudah selesai, dan siap diekspose. Dua orang sebelumnya (Ferry Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa) itu pasti,” tandas sumber itu.

Baca Juga: PLTMG Namlea Rugikan Negara Rp.6,1 Miliar

Menanggapi itu, Sammy Sapulette juru bicara media ini enggan berkomentar. Menurut dia, sejauh ini belum ada tersangka dan penetapan tersangka itu kewenangan. “Belum ada. Ikuti saja,” kata Sammy.

Sementara Ferry Tanaya melalui Kuasa hukumnya, Henry Lusikooy mengaku, memgapresiasi kinerja Penyidik dalam membuka kembali kasus tersebut.

Namun, dana senilai Rp. 6 Miliar itu jelas diterima Ferry Tanaya hasil dari penjualan lahan tersebut, maka demikian bila dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena lahan tersebut diakui penyidik sebagai lahan Negara makan pemberi, dalam hal ini pihak PLN juga harus dimintai pertanggung jawaban hukum.

Baca Juga: Dana PLTMG Rp.6 Miliar Mengalir Kemana?

“Ya, uang itu semua diterima Ferry (Ferry Tanaya). Ya, kalau gitu pemberi juga harus kena dong,” sebut dia, kepada media ini, Selasa 15 Desember 2020.

“Kita belum tau, apakah lahan itu lahan negara ataulah bukan. Yang pasti, lahan yang dijadikan masalah ini adalah murni lahan Ferry Tanaya,” tambah dia.

“Jadi, itu bukan penjualan. Karena hari itu masuk dengab kepentingan umum, sehingga Ferry lepaskan. Lahan hanya diberih nilai, tanaman juga tidak dihitung. Sehingga, bagi kami kalau ini terus berjalan maka tentu, pemberi harus tersangka,” kata Henry. (S-07)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal