Juni 24, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Dana PLTMG Rp.6 Miliar Mengalir Kemana?

Dana PLTMG Rp.6 Miliar Mengalir Kemana?

Kerugian negara dalam jual beli lahan PLTMG Namlea Rp.6 miliar. Dananya dikorupsi oknum tertentu. Mengalir kemana uang negara itu? Penyidik Kejati Maluku tengah menelusurinya.

AMBON, SPEKTRUM – Setelah menerima hasil audit perhitungan keuangan negara anggaran jual bei lahan untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas atau PLTMG Namela Kabupaten Buru, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bergerak menelusuri aliran dana yang diselewengkan oleh pihak terkait.

Sebelum penetapan tersangka, penyidik juga akan memeriksa pihak terkait. Kabarnya, dalam waktu dekat tersangka alias oknum penyeleweng uang negara itu akan ditetapkan. Siapa duluan? Hal ini sementara masih dirahasiakan pihak Kejati Maluku.

Soal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Sammy Sapulette, belum bisa menerangkan lebih jauh terkait aliran dana tersebut. Dia hanya meminta waktu untuk mengkoordinasikan atau menanyakan masalah ini lebih awal ke penyidik yang menangani perkara ini.

“Untuk aliran dana Rp.6 miliar itu, nanti saya cek ke penyidik ya,” ujar Samy saat di konfirmasi Spektrum, Senin (14/12/2020).

Lalu penetapan tersangka kapan dilakukan? Ditanya demikian, Samy pun belum mau menyampaikannya.

“Tunggu nanti saya cek lagi,” kata Juru Bicara Kejati Maluku ini.
Sementara itu, informasi yang dihimpun Spektrum di lingkup kantor Kejati Maluku kemarin, menerangkan tim penyidik tengah menelusuri aliran dana Rp.6 miliar yang oleh BPKP Maluku disebut sebagai kerugian negara.

“Dana itu sarat korupsi sehingga sementara ditelusuri penyidik,” ujar sumber Spektrum di kantor Kejati Maluku, Senin (14/12/2020).

Sumber itu mengakui, sebelum penetapan tersangka pihak terkait masih akan diperiksa. “Bila sudah rampung semuanya, seterusnya digelar perkara sekaligus pengumuman tersangka,” kata sumber ini sembari meminta namanya tidak perlu dipublikasikan oleh media ini.

Diketahui, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin (PLTMG) di Desa Sawa, Namlea Kabupaten Buru, sudah menunjukan titik terang.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Maluku menemukan adanya kerugaian negara senilai Rp.6,1 miliar. Ferry Tanaya (penjual lahan) ini, disebut-sebut sebagai calon tersangka.

Dalam kasus ini Ferry Tanaya sudah dijadikan tersangka sebelumya. Namun, melalui proses praperadilan, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Rahmat Selang menghapus statusnya dengan alasan penyidikan secara formal cacat hukum.

Setelah bebas, Jaksa maraton memburu motif kejahatan dalam pengadaan dan pembelian lahan PLTMG itu. Tak lama, sehari pasca putusan Praperadilan, Sprindik pun diterbitkan oleh Kejati Maluku pada 25 September 2020.

Sejumlah pihak dipanggil dan diperiksa. Para saksi yang diperiksa itu termasuk Pengusaha Ferry Tanaya. Kejati Maluku pun berkoordinasi dengan BPKP Maluku guna mengulangi audit perhitungan kerugian negara. Hasilnya, ada kebocoran uang negara alias dikourpsi oknum tertentu dalam proses jual beli lahan PLTMG tersebut.

Setelah audit rampung, BPKP Perwakilan Maluku seterusnya menyerahkan hasil audit berisi kerugian negara itu ke Jaksa penyidik yang menangani perkara ini.

Penyelewengan yang ditemukan BPKP dalam proses jual beli lahan pada proyek milik PLN Maluku-Maluku Utara itu sebesar Rp. 6,1 miliar.

“Kerugian Negara sudah dikantongi. Nilainya Rp.6,1 miliar,” sebut Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku M Rudi, kepada wartawan di Ambon, akhir pekan kemarin.

Meski hasil audit kerugian sudah dikantongi Jaks, sementara rencana untuk penetapan tersangka, dia belum bersedia menyampaikannya. Termasuk nama, Ferry Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, Pegawai BPN Buru.

“Nantilah, ikuti saja,” anjur dia sembari meminta pers untuk bersabar dan terus mengiktui proses hukum yang sementara dilakukan Korps Adhyaksa Maluku.
Diketahui untuk mentukan nilai kerugian, puluhan saksi telah diperiksa auditor BPKP Perwakilan Maluku untuk kebutuhan audit dugaan korupsi pembelian lahan bagi pembangunan PLTMG Namlea.

Penanganan perkara ini kurang lebih sudah 24 orang diperiksa sebagai saksi, termasuk Ferry Tanaya, dan mantan Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Buru, Abdul Gafur Laitupa.

Pihak Kejati Maluku memastikan, setelah audit kerugian negara rampung, dan hasilnya dikantongi penyidik, maka tersangka ditetapkan. Hasil audit BPKP itu, yang dipakai penyidik Kejati Maluku untuk menjerat Ferry Tanaya, dan eks Kepala Seksi Pengadaan Lahan Kabupaten Buru, Abdul Gafur Laitupa.

Sebelumnya Ferry Tanaya mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Upayanya berhasil. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Rahmat Selang mengabulkan permohonan praperadilan dan menggugurkan status tersangkanya. Pasca Tanaya bebas, penyidik Kejati Maluku membebaskan Abdul Gafur Laitupa.

Tak mau kalah, penyidik Kejati Maluku menerbitkan lagi surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) juga telah disampaikan kepada Tanaya pada 25 September 2020 lalu. (S-14/S-07)

Pin It on Pinterest