Connect with us

Daerah

Ketua KNPI Malteng Polisikan Rafly Tehuayo Cs

Kuasa Hukum Syarif Boeng, Erik Ridwan Syukur dan Abdul Mikat Albar saat melakukan Pelaporan di Polres Malteng.

MASOHI, SPEKTRUM – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Tengah (Malteng), Syafii Boeng (KNPI versus Noer Fajriensyah), Senin (7/12), kembali melaporkan Rafly Tehuayo, Karateker KNPI Malteng (KNPI versus Haris Pratama), ke Polres Maluku Tengah.
Laporan itu disampaikan secara tertulis oleh kedua Kuasa Hukum Syarif Boeng, Erik Ridwan Syukur dan Abdul Mikat Albar.
Terkait dengan laporan itu, Kuasa Hukum, Abdul Mikat Albar, dalam rilisnya yang diterima Spektrum, Senin (7/12/2020) mengaku, laporan dimaksud sekaligus menepis tudingan Rafly Tehuayo Cs terkait pencairan dana hibah yang diperuntuhkan untuk KNPI Maluku Tengah yang sebelumnya telah dilaporkan Tehuayo ke Polres Malteng.
Menurut KH, Abdul Mikat Albar, ada empat hal yang menjadi dasar pelaporan kliennya, Yakni: (1). Kliennya tidak terima, karena pada Tanggal 2 Desember 2020, saudara Rafly Tehuayo Cs telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik pelapor (Syafii Boeng) dibeberapa media online. (2). Bahwa pada Tanggal 2 Desember 2020, saudara Rafly Tehuayo Cs telah menyampaikan pernyataan ke dua media online (siwalima dan Tahuri) yang ditujukan kepada pelapor (Syafii Boeng). (3). Pada Tanggal 03 Desember 2020, Terlapor Cs juga mengeluarkan pernyataan ke media online tentang klien kami. Dan (4). Terlapor Cs diduga telahq melakukan tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP dengan mengatasnamakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
“Sehingga bagi kami, itu adalah perbuatan yang sangat merugikan nama baik klien kami. Karena laporan yang sebelumnya dilakukan Rafly Tehuayo, tidak memiliki dasar hukum yang jelas,”katanya.
Dengan itu, sebagai Kuasa Hukum, pihaknya berharap, Polres Malteng dapat segera mengusut dan menuntaskan persoalan ini.
“Agat tidak menjadi preseden buruk terhadap klien kami. Dan kami akan mengawal laporan ini sampai tuntas,”tegasnya.
Sehubungan dengan itu, KH, Erik Syukur juga menambahkan, bahwa Iangkah yang diambil ini sebagai upaya pengejawentahan dari sikap bernegara. Mengingat Indonesia adalah negara hukum (Rule Of Law) yang artinya, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, harus diproses sesuai kaidah hukum yang berlaku tanpa memandang bulu.
“Kita menghendaki asas Equality Before The Law, agar hal ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kami akan mengawal ketat proses ini,”tandas Erik. (S01)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Daerah