Connect with us

Ekonomi & Bisnis

7.000 Pelaku UMKM di Ambon Terima Bantuan Presiden

Ilustrasi

AMBON, SPEKTRUM – Hingga saat ini tercatat baru sekitar 7.000 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UMKM di Kota Ambon, telah menerima bantuan uang tunai dari Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Koperasi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu, kepada Spektrum, di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (24/11/2020) mengaku, angka tersebut jauh lebih kecil dari data yang telah diinput oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon, yakni sebanyak 21.000 pelaku UMKM.

“Yang baru dieksekusi oleh BRI itu sekitar 7.000 orang. Sedangkan yang Dinas katakan kepada kita sekitar 21.000 orang,”kata Taihutu.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan rapat bersama pihak yang diberikan tanggungjawab untuk menyalurkan dana tersebut, yakni BRI, BNI dan Pegadaian, untuk mengetahui pasti data penerima bantuan Presiden tersebut.

“Kami akan undang BRI dan BNI juga Pegadaian. Pegadaian itu berkaitan dengan stimulus Pemerintah pusat lewat Kementerian Koperasi yang UKM-UKM yang nilainya Rp. 2,4 juta. Kita pengen tahu yang sudah dibayar BNI, BRI, dan Pegadaian itu berapa,”katanya.

Jangan sampai sambungnya, keterlambatan itu disebabkanboleh Dinas Koperasi san UMKM Kota Ambon yang lambat melakukan input ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementrian Koperasi.

“Jangan diinput 21.000 orang, tapi karena Dinas terlambat rasionalisasi data dengan Pusat, lantas meresahkan, masyarakat bertanya-tanya, menunggu tanpa ada kepastian, apakah mereka dapat atau tidak,”tandasnya.

Dilain sisi, persoalan lain, seperti ketidaksesuaian data yang terjadi, seperti ada beberapa pelaku UMKM yang menerima lesan berupa sms dari info BRI, yang mana sms itu justru bukan data mereka. Itu berarti, ada kesalahan saat input itu dilakukan.

“Jadi ada sms masuk yang berhak mendapat bantuan itu, tapi dibawah ke bank, mala tidak bisa. Masalah ini juga akan menjadi atensi komisi yang akan dipertanyakan nanti dalam rapat. Kami juga harus tuntaskan supaya apa yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi lewat Kementerian Koperasi ini, benar -benar tersalur ke masyarakat. Jangan hanya karena dinas yang lambat,”tandasnya. (S-01)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi & Bisnis