Connect with us

Berita Utama

Mendagri: SK Pjs Bupati SBT Tentang Pengangkatan Kades Sah

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. /Dok

AMBON, SPEKTRUM – Aksi protes yang dilakukan sekelompok pemuda termasuk Camat Bula Barat Ridwan Rumonin, Kamis (5/11/2020) lalu di Bula, menentang kebijakan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati SBT Hadi Sulaiman, dan Sekda SBT Syarif Makmur, akhirnya dijawab oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Mendagri menyatakan, SK Bupati SBT Nonaktif, Abdul Mukti Keliobas tentang pengangtakan dan pemberhentian Karateker atau Penjabat Kepala Desa (Kades) di SBT adalah cacat hukum.

Sebaliknya, Mendagri menegaskan dan menyetujui SK Pjs Bupati SBT Hadi Sulaiman yang membatalkan SK Mukti Keliobas, itulah yang sah sesuai peraturan dan perundang undangan.

Sebab SK yang diteken Mukti Keliobas tertanggal 12 September 2020, berlaku saat penjabat kepala desa di kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa tersebut, masa tugas mereka masih aktif hingga Oktober 2020.

Sehingga tuntutan sekelompok pemuda termasuk Camat Bula Barat yang memaksa karateker kepala desa diaktifkan kembali oleh Pjs Bupati dengan merujuk SK Bupati SBT nonaktif Abdul Mukti Keliobas, adalah tuntutan dan desakan yang tidak mendasar, kontra peraturan dan perundang undangan.

Titik terangnya tertuang dalam Surat Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri. Surat Mendagri itu bernomor 140/6221/SJ, tertanggal 16 November 2020, Perihal Pengangkatan Kepala Desa, ditujukan kepada Pjs. Bupati Kabupaten Seram Bagian (SBT).

Salinan Surat Mendagri itu juga diterima Redaksi Spektrum, Rabu (18/11/2020).

Petikan surat tersebut menyatakan, menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur terkait adanya permasalahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Baca Juga: Bela Mukti, Camat Bula Barat Demo Pjs Bupati – Sekda SBT

Surat Mendagri itu termaktub 4 poin penting sebagai berikut;

  1. Mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Deşa oleh Bupati/Wali Kota sudah diatur ketentuannya da;am Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deşa pada Pasal 40 ayat (3) yang mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosonga jabatan Kepala Deşa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Deşa Serentak, Bupati/Walı Kota menunjuk Penjabat Kepala Deşa.

Ayat (4) menjelaskan bahwa Penjabat Kepala Deşa berasai dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

  1. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wall Kota dan Wakil Wall Kota, pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Pjs Gubernur, Pjs Bupati, dan Pjs Wali Kota adalah melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negerı.
  2. Pemerintah deşa berbeda dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan bukan bagian dari struktur dalam kelembagaan pemerintahan daerah serta bukan objek substansi yang maşuk dalam pengaturan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sehingga Pjs. Bupati memiliki kewenangan untuk langsung mengangkat Penjabat Kepala Deşa agar tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Baca Juga: SK Rekayasa ada Tanda Tangan Mukti

  1. Sehubungan dengan hal tersebut di ataş, diminta kepada Saudara untuk:

a. Mempedomanı ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana angka 1, 2 dan 3.
b, Mennperkuat koordłnasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten dan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan untuk meminimalisir potensi gangguan terhadap stabilitas dan kondusifitas daerah.

c. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan baik dari aspek kinerja maupun netralitas Penjabat Kepala Desa. Dalam hal terpdi pelanggaran, Bupati dapat mengevaluasi dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Baca Juga: Pjs Bupati SBT Batalkan 5 SK Terbitan Mukti

Tembusan surat ini masing-masing ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordłnator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan), Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Gubernur Maluku.

Surat Menteri Dalam Negeri. /IST

Diketahui, pengangkatan Karateker Kepala Desa oleh Pjs Bupati SBT Hadi Sulaiman itu atas dasar berakhirnya masa jabatan yang jatuh pada 18 Oktober 2020.

Baca Juga: Rusdi Rumata Ancam Keselamatan Pjs Bupati – Sekda SBT

Terdapat dua belas desa masing-masing Negeri Salas, Negeri Administratif Bula Air Fatollo, Negeri Administratif Kampung Baru. Negeri Administratif Waimatakab, Negeri Administratif Silohan.

Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-Watu, Negeri Administratif Kilaba, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Kilga Kilwou, Negeri Administratif Rumfakat dan Negeri Administratif Kileser. (TIM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita Utama