Connect with us

Politik

Cipta Lapker, Mendagri Harap Daerah Permudah Izin Usaha

Muhammad Tito Karnavian, Mendagri. /Foto Puspen Kemendagri

AMBON, SPEKTRUM – Alasannya inevestor sering ribet alias sulit mengurus izin usaha di daerah. Hal tersebut menjadi kendala atau hambatan untuk lolos dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Investasi berusaha di Indonesia juga dinilai masih relatif lebih sulit dibandingkan negara lain.

Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, selaku pembicara dalam Sosialisasi/Konsultasi Publik Atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah seperti dirilis Pusat Penerangan Kemendagri, Kamis, (12/10/2020).

Mendagri menyebut, salah satu cara keluar dari jebakan tersebut di atas yakni dengan membuka lapangan kerja (lapker) sebanyak-banyaknya.

“Kita melihat bahwa kenyataannya memang para pengusaha agak kesulitan untuk berusaha di daerah, regulasinya panjang bertumpuk, oleh karena itu dengan adanya Omnibus Law ini disusun lagi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan memotong semua birokrasi yang bertele-tele dan menciptakan lapangan kerja,” kata Mendagri.

Kemendagri bertugas menyusun Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Mendagri berharap, RPP ini dapat menjadi platform atau fondasi bagi gubernur, pimpinan asosiasi, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota ke depannya.

Mendagri berujar, demografi yang besar merupakan modal penting untuk pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, salah satu syarat majunya ekonomi untuk menjadi negara besar itu adalah angkatan kerja.

“Kalau angkatan kerjanya kecil ya mohon maaf mereka tidak akan pernah memiliki kemampuan produksi yang masif. Ekonomi identik dengan kemampuan produksi, angkatan kerja sebagai mesin produksi, sumber daya alam melimpah sebagai bahan untuk produksi, luas wilayah yang besar untuk menampung mesin produksi. Indonesia memiliki sumber daya itu,” katanya.

Ia menegaskan, apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu berkaitan dengan tiga hal utama.

Pertama, membangun sumber daya manusia yang produktif,unggul, terdidik dan sehat. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, pencabutan atau pengurangan regulasi negara atau deregulasi.

“Regulasi di tingkat pusat, peraturan pemerintah dan di tingkat daerah itu banyak sekali yang overlapping dan banyak sekali yang berbeda-beda, sehingga membuat kesulitan,” kata Mendagri.

“Ada sekian ribu peraturan kepala daerah, peraturan daerah, maka timbul lah ide menyederhanakan dalam rangka membuka dan menciptakan lapangan kerja dengan prinsip menggabungkan Undang-Undang atau Omnibus Law,” tambahnya.

Dalihnya, birokrasi yang cenderung bertele-tele dan lambat membuat pengusaha mengurungkan niatnya untuk berusaha dan berinvestasi.

“Maka peran non pemerintah baik dalam maupun luar negeri harus diberikan kepastian dalam rangka menciptakan lapangan kerja dengan prinsip yang bisa menguntungkan rakyat tanpa mengorbankan hal-hal dasar seperti lingkungan dan lain sebagainya,” timpalnya.

Untuk itu ia berharap pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya tanpa melanggar hal yang terkait dengan lingkungan dan hak-hak privasi.

“Kita ingin agar pengangguran tidak ada, semua bekerja, semua produktif, sehingga tidak terjadi masalah sosial keamanan dan lain-lain, sehingga hal tersebut dapat mendorong perekonomian bangsa,” kata mantan Kapolri ini. (*/S-14)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik