Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Kabupaten-Kota Harus Dukung Perda Penyertaan Modal MEA

Kabupaten-Kota Harus Dukung Perda Penyertaan Modal MEA

AMBON, SPEKTRUM – Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi (MEA), telah disepakati atau ditetapkan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku, menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Karena telah disepakati menjadi perda, tentu sudah menjadi payung hukum. Kedepan sebelas Pemda Kabupaten dan Kota se-Maluku, harus mendukung penerapan perda tersebut. Hemat saya, Perda tentang penyertaan modal Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi itu, akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah atau,” ujar Politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, kepada Spektrum di Ambon, Senin, (09/11/2020).

Kutni berpendapat, karena perda itu telah menjadi payung hukum, kedepan akan mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD melalui eksisnya Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi.

Apalagi, lanjut Kutni, Provinsi Maluku punya Blok Masela. Dengan pengesahan Ranperda menjadi Perda dua BUMD itu, juga akan melindungi kegiatan-kegiatan di Blok Masela nanti.

“Kabupaten dan Kota harus melihat Perda ini sebagai payung hukum. Karena itu, harus didukung,” timpalnya.

Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2020 tentang perusahaan daerah dan Perda Nomor 26 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan daerah Maluku Energi Abadi, ia menilai, kedepan akan ada kebijakan strategi yang sangat menguntungkan untuk kontribusi bagi daerah.

“Pemerintah Daerah kedepan bisa memperoleh Pendapatan asli daerah (PAD), melalui dua perusahaan daerah ini. Dengan begitu, pemda pun bisa memanfaatkan PAD itu untuk kepentingan pembangunan masyarakat,” jelasnya.

Ia mengajak DPRD dan masyarakat agar tetap bersinergi dengan Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur Murad Ismail, dan Wakil Gubernur, Barnabas Orno.

Alasannya, dengan pengesahan dua perda di atas, adalah langkah strategis untuk pembangunan daerah. Karena ini sasarannya, untuk bagaimana strategi bagi pembangunan Maluku kedepan bisa lebih baik lagi.

“Dengan kontribusi daerah yang bisa kita ambil dari dua BUMD tersebut, akan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah,” kata Kutni.

Disisi lain, lanjutnya, organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dinas, badan maupun biro, harus sosialisasi, sehingga payung hukum yang baru ditetapkan legislatif itu, biasa diketahui oleh masyarakat Maluku pada umumnya.

Karena perda dimaksud merupakan payung hukum yang baru ditetapkan untuk dua perusahaan daerah tersebut, maka sosialisai harus gencar dilakukan oleh OPD mulai provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Pondasi payung hukum itu harus disosialisasikan, biar masyarakat bisa mengetahui dan paham tentang keberadaan dan peran dari dua perusahaan daerah yang baru ditetapkan dengan perda tersebut,” imbuhnya.

Untuk diketahui, delapan fraksi di DPRD Maluku dalam pendapat fraksinya terhadap Ranperda tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi (MEA) menerima Ranperda tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus penyertaan modal Perseroda Maluku Energi Abadi (MEA) bentukan DPRD Maluku, Fredy Rahakbauw saat membaca Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Penyertaan Modal kepada Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi (MEA) saat Rapat Paripurna di ruang paripurna DPRD Maluku, Rabu (04/11/2020). 

Meskipun telah menyetujui Ranperda Penyertaan Modal ke MEA ditetapkan sebagai Perda, tetapi ada beberapa catatan kritis yang disampaikan anggota dewan. 

Catatan kritis tersebut antara lain, fraksi berharap penyertaan modal dari pemerintah daerah kepada Perseroda Maluku Energi Abadi dapat dipergunakan secara maksimal dan tepat, sehingga meningkatkan perfoma dan kualitas Maluku Energi Abadi yang pada akhirnya semakin meningkatkan mutu produktivitas perusahaan.

“Selain itu penyertaan modal pada Perseroda MEA harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai regulasi yang ada maupun kemampuan keuangan daerah,” katanya mengingatkan. 

Menurut Rahakbauw, penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. 

“Selain itu, penyertaan modal pada Perseroda jangan sampai berimplikasi pada terganggunya pelaksanaan program pembangunan daerah,” katanya.

BUMD dalam penilaiannya, masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasae, tidak memiliki reputasi baik dan pemerintah daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD.

Olehnya itu diharapkan kepala daerah selaku pemegang saham mayoritas dapat memperhatikan dengan saksama penyertaan modal daerah kepada Perseroda MEA.

“Nantinya dapat digunakan secara efektif dan efisien dan bukan hanya dihabiskan untuk membayar gaji para direksi dan komisaris, melainkan lebih kepada pengoperasian Perseroda secara profesional,” katanya. (S-14/S-16)

Pin It on Pinterest