Spektrum

Bersama Membangun Negeri

BTT untuk Covid-19 Turun

BTT untuk Covid-19 Turun

AMBON, SPEKTRUM – Anggaran khusus untuk Covid-19 masih tetap dianggarkan dalam Biaya Tak Terduga (BTT) di APBD 2021.

“Covid belum bisa diduga kapan selesai, semoga jika skenario Pemerintah Pusat untuk vaksinasi jalan antara November dan Desember maka tahun depan, BTT akan dialokasikan sedikit saja atau menurun,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku, Kasrul Selang, kepada wartawan di Sekretariat DPRD Maluku, Karang Panjang Kecamatan Sirimau Ambon, Senin (02/11/2020).

Tahun ini kata Selang yang juga Sekda Maluku ini, alokasi anggaran BTT untuk Covid sebesar Rp 120 miliar. “Untuk tahun depan hanya setengah dari jumlah yang dialokasikan tahun ini,” katanya. 

Saat ini penyebaran covid-19 terus menurun sehingga di Maluku tidak ada lagi zona merah semuanya zona orange. 

“Saat ini kasus Covid-19 mulai menurun dan ini lebih banyak pada perubahan perilaku tapi nantinya pakar epidemiologi yang bisa mengatakan terjadinya penurunan kasus atau tidak,” kata Selang.

Dikatakan, memperkuat fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis dan fasilitasnya serta perubahan perilaku. “Perubahan perilaku intinya hidup bersih, jaga imun,” katanya. 

Selang mengaku jika kehadirannya di Gedung DPRD Maluku bersama Kepala Bappeda Maluku, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta beberapa dinas teknis lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengikuti Rapat Konsultasi dengan pimpinan fraksi di DPRD Maluku, terkait rencana APBD 2020.

Rapat konsultasi tersebut membicarakan rencana penetapan APBD 2021. “Secara garis besar rencana APBD 2021 telah ada tetapi ada target yang ditargetkan ke pemerintah daerah misalnya pendidikan, kesehatan, pengawasan dan lainnya masih harus dikonsultasikan dengan pimpinan-pimpinan di DPRD Maluku,” kata Selang. 

Ia menjelaskan, kostur APBD 2021 masih mengikuti 2020. “Kalau untuk pembangunan sarana fisik ada kenaikan sedikit dan kenaikan ini hanya pada pembelanjaan yang dialokasikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian dari dana transfer daerah alami penurunan,” terangnya.

Sementara itu, perjuangan Pemda Maluku bersama DPRD Maluku terlihat dengan banyaknya kegiatan yang diberikan Pemerintah Pusat yakni Kementerian melalui Balai atau unit kerja kementerian yang ada di daerah. 

“Termasuk DAK reguler maupun DAK Reformasi di kabupaten dan kota,” kata Kasrul. (S-16)