Connect with us

Pilkada

Realisasi Anggaran NPHD Pilkada Belum 100 Persen

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto

AMBON, SPEKTRUM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto, merilis realisasi anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 2020, hingga saat ini secara keseluruhan belum capai 100 persen.

“Per 25 September 2020 Pukul 16.00 WIB kemarin, untuk KPU sebesar Rp.10,165Triliun atau 99,27%, Bawaslu Rp.3,433 Triliun (99,02%), Pengamanan Rp.1,053 Triliun atau 69,36%. Ada 260 Pemda, di dalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada telah 100% transfer ke KPU,” kata Ardian dalam keterangan persnya, Sabtu (2/6/92020).

Ardian menerangkan, daerah yang transfernyadi bawah 100%, di dalamnya terdapat 3 Pemda transfernya, masih di bawah 70% yaitu Kota Bandar Lampung 66,67%, Kabupaten Boven Digoel
64,90%, dan Kabupaten Keerom 45,00%.

Untuk Bawaslu, kata Ardian, sebanyak 259 di dalamnya seluruh Pemda provinsi yang melaksanakan Pilkada telah 100% transfer ke Bawaslu.

“Selain itu, masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100% di dalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 70%. Adalah Kota Bandar Lampung 63,16%, Kabuoaten Keerom 63,16%, dan Kabupaten Waropen 57,33%,” katanya.

Pemda kabupaten/kota yang belum realisasi 100% meliputi: Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Way Kanan (KPU: 94,46%), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67% / Bawaslu: 63,16%).

Provunsi Kalimantan Timur yaitu KabupatenvPaser (KPU: 93,73%). Provinsi Maluku Utara yaitu Kabuoaten Halmahera Utara (Bawaslu 79,08%).

Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sumba Barat (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kabuoaten Timor Tengah Utara (KPU: 99,98%).

Provinsi Papua yaitu Kabupaten Merauke (KPU: 90,00% / Bawaslu 90,00%), Kabupaten Waropen (KPU: 75,00%/Bawaslu 57,33%), Kabupaten Supiori (Bawaslu 87,50%), Kabulaten Boven Digoel (KPU 64,90%/Bawaslu 90,00%), Kabuoaten Keerom (KPU 45.00%/Bawaslu 63,16%), Kabupaten Pegunungan Bintang (Bawaslu 70,00%).

Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Raja Ampat (KPU 80,74% / Bawaslu 73,76%), Kabuoaten Manokwari Selatan (Bawaslu 99,98%).

Sementara itu, terkait dengan penganggaran kepada pihak pengamanan, Ardian menyebut, 130 Pemda termasuk 9 Provinsi yang sudah transfer 100 %.

“Dari 130 Pemda di dalamnya ada Provinsi Sumbar, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Tengah telah 100% transfer ke pihak Pengamanan,” katanya.

Ardian mengingatkan bagi daerah yang belum 100% realisasi NPHD baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, maupun pihak Pengamanan, segera di transfer. Utamanya daerah yangvdalam masa kampanye di isi Penjabat Sementara (Pjs).

“Khusus para Penjabat Sementara yang tidak segera menyelesaikan anggaran NPHD, akan diusulkan ke Mendagri agar diganti,” ancam Ardian.

Diketahui, sebanyak 270 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia akan melaksanakan Pilkada Serntak pada 9 Desember 2020.

Untuk Provinsi Maluku dari 11 Kabupaten dan Kota, terdapat 4 kabupaten ikut melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Yaitu kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan. (*/S-14)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pilkada