Connect with us

Hukum & Kriminal

KOMPAG Demo Desak PD Panca Karya Diaudit

Mikir Makatita Kerlap aksi Demo KOMPAG bacakan pernyataan sikap saat ditemui Kepala Biro Humas dan Protokol di Kantor Gubernur Maluku

Rusdi Ambon Surati Inspektorat Minta Audit, Tak Terbukti Ancam Proses Hukum

AMBON, SPEKTRUM – Kesatuan Organisasi Perjuangan Mahasiswa (KOMPAG) meminta Inspektorat Maluku lakukan audit terhadap PD Panca Karya. Demikian bunyi pernyataan sikap KOMPAG yang dibacakan Kordinator Lapangan Miky Makatita di Kantor Gubernur Maluku saat diterima Kepala Biro Humas dan Protokol, Melky Lohy, Kamis (24/09/2020).

Selain minta Inspektorat audit PD Panca Karya, KOMPAG juga meminta Gubernur Maluku copot Rusdi Ambon dari jabatannya selaku Plt Dirut PD Panca Karya.

Demo KOMPAG di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (24/09/2020)

Dalam aksinya, KOMPAG menyentil pembelian lahan dan bangunan Graha Raden Pandji yang terletak di Jl AM Sangadji, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Ambon senilai Rp3,5 miliar.

Pendemo menduga, pembelian lahan dan bangunan Graha Raden Panji menggunakan uang milik PD Panca Karya.
Dugaan ini muncul, karena tambah pendemo jika dikalkulasikan seluruh gaji Rusdi Ambon, selama setahun bekerja sejak tahun 2019, kekayaannya, tak sampai Rp3,5 miliyar.

Menyikapi aksi tersebut, Rusdi Ambon yang dihubungi warrawan via ponselnya menegaskan dirinya selaku Direktur Utama PD Panca Karya akan menyurat Inspektorat Maluku untuk lakukan audit terhadap perusahaan milik daerah yang dikomandoinya.
Bukan hanya Inspektorat, tapi juga lembaga independen lainnya yang mau lakukan audit terhadap keuangan PD Panca Karya.
“Saya akan menyurati Inspektorat Maluku untuk audit keuangan PD Panca Karya. Hasil audit akan saya publikasikan melalui media massa, cetak maupun elektronik,” katanya.

Rusdi Ambon Plt. Dirut PD Panca Karya

Namun tambahnya jika hasil audit ternyata tidak menemukan adanya tindak penyimpangan anggaran seperti yang dituduhkan maka dirinya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. “Jika hasilnya tidak terbukti ada penyimpangan anggaran PD Panca Karya maka saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Saya sudah kantongi dalang dibalik aksi ini dan siapapun yang turut serta akan saya proses hukum,” tegas Rusdy Ambon.

Untuk diketahui, Rusdy Ambon ditunjuk Gubernur Maluku menjadi Plt. Direktur Utama PD Panca Karya pada Februari 2019.
Saat mengambil alih PD Panca Karya, dana yang tersedia di BUMD tersebut hanya tersisa Rp 18 juta dengan hutang pihak ketiga yang mesti dibayarkan senilai besar Rp 13 miliar.

Sementara Graha Raden Panji dibeli Rusdi Ambon pada Juni 2019 atau tiga bulan setelah menjabat sebagai Plt. Direktur OD Panca Karya. (S-16)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal