Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Tahapan Pilkada, Mendagri Larang ada Kerumunan Massa

Tahapan Pilkada, Mendagri Larang ada Kerumunan Massa

AMBON, SPEKTRUM – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian, kembali melarang adanya kerumunan massa dalam tahapan pilkada selanjutnya. Khususnya lagi penetapan Paslon kepala daerah dan wakil Kepala Daerah , Rabu (23/09/2020). Pernyataan Mendagri ini di rilis Pusat Penerangan Kemendagri, yang juga diterima redaksi Spektrum Online, Selasa (22/9/2020).

Mendagri menegaskan, Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah-wakil kepala daerah termasuk parpol pengusung dan tim sukses dari 27 daerah di Indonesia termasuk 4 kabupaten di Provinsi Maluku yang berpilkada, harus menjalankan dan menaati disiplin protokol kesehatan. Tujuannya, mencegah sekaligus memutus mata rantai Covid-19.

Ia sama sekali tidak mengharapkan terjadi kerumunan sosial, arak-arakan dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 saat tahapan penetapan Paslon Kepala Darrah-Wakil Kepala Daerah, Rabu (23/09/2020). Sebab, kerumunan massa dapat berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Mendaagri menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri ada tiga penyebab sehingga pada pada 4-6 September lalu, terjadi pengumpulan masa. Yaitu, kurangnya sosialisasi protokol, show off bakal Paslon serta kurangnya koordinasi antar pihak penyelenggara dengan aparatur keamanaan.

“Jelas ini sesuatu yang tidak kita harapkan dan di dalam aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan Covid-19 kegiatan seperti ini tentu tidak kita inginkan,” tandas Mendagri pada Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/09/2020), dalam keterangan persnya.

Karena itu sebagai hasil pembenahan dan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, Mendagri bersama Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI mengusulkan dua.

Pertama, adanya perbaikan PKPU agar aturan-aturan yang berhubungan dengan ketertiban penerapan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 lebih di perketat Kedua, menegakkan regulasi tersebut dengan cara kerjasama lintas sektoral karena cara penegakan regulasi di setiap daerah tentu berbeda-beda.

“Regulasi yang dimaksud yang pertama adalah regulasi yang mengatur spesifik mengenai masalah pelaksanaan Pilkada itu diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan juga secara spesifik lebih detail oleh peraturan KPU. Hari ini PKPU ini direvisi dan akan diperbaiki kembali, setelah itu dikoordinasikan dengan DPR dan mudah-mudahan hari ini juga bisa di Undangkan,” tuturnya.

Mendagri juga mendorong agar dalam penegakan aturan-aturan Pilkada dan PKPU, Bawaslu dapat memakai kewenangannya sebagai pihak penyelenggara sebagai mitigasi langkah hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu).

Selain itu juga ada peraturan-peraturan lain yang beririsan dengan kepatuhan protokol Covid-19 dan banyak undang-undangnya mulai undang-undang KUHP ada pasal-pasal tentang kerumunan masa yang dapat digunakan sebagai payung hukum penegakan protokol kesehatan.

Selain PKPU dan KUHP, sambu g Mendagri, ada lagi payung hukum lainnya yaitu regulasi Peraturan Daerah justru akan sangat membantu penegakan hukum di daerah. Dengan harapan, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satlinmas, TNI dan Polri dapat bertindak sebagai unjuk ombak untuk menegakan aturan tersebut.

“Ada beberapa daerah yang sudah memiliki Perda, ini lebih kuat. Tetapi ada juga yang sudah memiliki Perkada, entah Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota., atau Peraturan Bupati. Saya kira semua daerah yang melaksanakan Pilkada dari hasil pengecekan saya semuanya sudah memiliki peraturan itu (peraturan daerah atau Perkada),” imbuhnya.

Mendagri meyakini, penegakan tidak cukup hanya dengan kegiatan responsif, maka perlu dilakukan langkah-langkah proaktif lainnya. Misalnya, mendekati atau memberitahu partai politik (Parpol) dan bakal pasangan calon (paslon) untuk mematuhi seluruh aturan protokol kesehatan Covid-19.

“Ini sebagian sekiranya sudah hampir semua melakukan bahkan ada deklarasi bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon,” ungkapnya.

Meskipun ketegasan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas yang tidak terelakan, tetapi Mendagri juga meminta agar dalam penerapannya para aparatur penegakan hukum/keamanan tidak bertindak secara berlebihan.

“Berlebihan artinya main pukul dan lain-lain saya minta betul kendalikan anggota masing-masing, jaga betul nama baik Satpol PP, Satlinmas, jaga baik betul, satu berbuat kurang baik itu akan mempengaruhi citra Satpol PP secara nasional tapi berbuat baik dengan cara-cara yang professional ini akan mendapat apresiasi dan dipatuhi,” ujarnya.

Mantan Kapolri ini juga mengingatkan lagi agar semua pihak waspada pada Rabu 23 September 2020, dan saling mengingatkan, baik itu para bakal paslon dan pendukungnya untuk tidak melanggar protokol kesehatan dengan melakukan arak-arakan, konvoi, demo, konser dan sebagainya.

“Jadi kita waspadai betul tanggal 23 besok, tidak ada kerumunan, datangi titik-titik simpul tempat-tempat paslon, ingatkan mereka mengenai aturan-aturan yang ada larangan-larangan kerumunan dan lain-lain,” tegasnya. (*/S-14)

Pin It on Pinterest