Juni 24, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Terkait Tukar Guling Lahan Perpustakaan, Praktisi : Ada Dua Tindak Pidana Disana

Terkait Tukar Guling Lahan Perpustakaan, Praktisi : Ada Dua Tindak Pidana Disana

Raja Kayu Tersangkut Kasus Tanah

AMBON, SPEKTRUM – Kasus dugaan korupsi tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku dengan lahan Yayasan Poitech Hok Tong tahun 2017 dalam rangkaian penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku.

Banyak pihak telah dimintai keterangan. Salah satunya, Mantan Gubernur Maluku, Said Asagaff yang kabarnya sudah diperiksa penyidik beberapa hari lalu. Termasuk, sejumlah Anggota DPRD Priode 2014/2019 yang didalamnya, Edwin A Huwae, Nia Pattiasina, dan Melkias Frans.

Untuk Melkias Frans diperiksa, Jumat 28 Juli 2020. Sementara, Edwin dan Nia dikabarkan telah diperilsa sejak 1 Juli 2020 di ruangan Edwin Huwae di gedung DPRD Maluku oleh penyidik yang dipimpin Kompol Gerald Wattimena saat itu.

Kasus ini terindikasi ada selisih dalam proses tukar guling antara Pemprov dan yayasan Poitech berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku. Miliaran rupiah diduga raib dan terindikasi mengakibatkan kerugian pada Negara.

Penyelidik Ditreskrimsus Polda Maluku intens melakukan penyelidikan. Satu persatu saksi mulai diperiksa. Meski tajamnya taring penyidik dalam mengungkap kasus korupsi itu ditengah pendemi covid-19, mereka juga diharapkan dapat serius mengusutnya. Karena, terindikasi ada dua bentuk tindak pidana disana.

Praktisi Hukum, Hendrik Lusikooy kepada media ini, mengeaskan, terkait tukar guling aset daerah itu, terdapat dua bentuk pidana. Pertama, terkait dengan tukar guling aset pemdah dan dugaan mark up sebagaimana hasil temuan BPK tersebut.

Ia menerangkan, sepanjang tercatat sebagai aset negara, aset tersebut tidak dapat di perjual belikan oleh siapapun atau dilakukan  proses tukar guling.

“Jangan lupa dipersoalkan masalah aset daerah ini. Karena, mark up itu tindak pidana tersendiri. Ini suatu rangkaian kesatuan. Karena, namanya aset daerah tidak bisah di perjual belikan atau dilakukan proses tukar guling. Itu ada aturannya. Dilarang negara. Jadi ada dua bentuk pidana, soal aset dan mark up tadi,” jelas Hendrik.

Dengan demikian, lanjut Ketua Yayasan LBHI Maluku itu, dugaan tersebut sudah menjadi bukti kuat untuk mengusut tuntas kasus tersebut, dengan menarik pihak-pihak yang terkait dalam proses yang mengakibatkan kerugian Negara.

“Aset Negara yang tercatat dalam pembukuan sudah pernah di hapus apa belum. Kalau memang dihapus, alasan penghapusannya apa? Harus jelas alasannya. Sepanjang tercatat sebagai aset negara, tidak dapat di perjual belikan oleh siapapun,” tandas dia, sembari berharap “siapapun yang terlibat entah, dia pejabat atau rakyat jelatah harus di proses. Karena ini suatu kejahatan pidana,” turup Hendrik.

Sementara, Mantan Ketua Komisi I DPRD Maluku periode 2014-2019, Melkias Frans siang tadi, diperiksa terkait kasus dugaan korupsi oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku, Jumat 28 Agustus 2020.

Dihadapan penyidik, Melkian Frans diperiksa selama dua jam seputar dugaan tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku dengan lahan Yayasan Poitech Hok Tong tahun 2017.

Dalam tukar guliang di tahun 2017 itu, diketahui terdapat dugaan mark up, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI  Perwakilan Maluku pada tahun 2018 yang mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah.

Politisi Partai Demokrat mengatakan, dirinya memenuhi undangan dalam rangka memberih keterangan soal tukar guling lahan antara Pemerintah Provinsi Maluku  dengan Yayasan Poitech Hok Tong.

“Saya sudah dipanggil bulan lalu (Juli)  oleh Krimsus Polda Maluku dalam rangka untuk memberi keterangan terkait dengan permasalahan Yayasan Poitech dengan Pemerintah Maluku khusus lahan dan Perpustakaan. Komisi I saat tahun 2017 lalu itu membahas masalah ini. Karena aset daerah jadi harus ada persetujuan DPRD,” singkat.

Ia memgaku, Komisi A saat itu dipimpinya selaku Ketua Komisi. Dimana, persoalan tersebut sebelumnya di bahas di komisis A atas berdasarkan surat masuk dari Yayasan Poitech  dan Pemprov Maluku.

Pemda dalam hal ini, Gubernur Maluku, Sai Asagaff saat dan para pihak termasuk kepala perpustakaan, Biro hukum dan BPKAD duduk membahasnya bersama kuasa hukum dari Poitech juga Pemda.

“Nah karena terkait dengan aset daerah harus ada persetujuan dari DPRD. Saya ketua komisi A (saat itu)  dipanggil Krimsus untuk memberi keterangan. Karena itu hari ini saya datang karena baru tiba dari Jakarta untuk memenuhi undangan dari Krimsus dan saya telah memberikan keterangannya. Nanti ada perbaikan-perbaikan tentang ketenrangan, karena saya belum tanda tangan dan lainnya,” sebut dia.

Ia mengaku, pihaknya tentu mendorong proses perkara ini. Dimana, kasus ini kabarnya ada temuan BPK yang menyatakan bahwa, dalam proses pengalihan lahan atau tukar menukar lahan antara Pemprov dan Poitech, itu diduga ada terjadi kerugian negara di dalamnya.

“Jadi saya mau clear kan.  Itu lahan perpustakaan itu sebenarnya milik Poitech. Jadi pada saat pergolakan PKI pada tahun 1965, Maluku ini dinyatakan sebagai daerah darurat sipil atau militer. Jadi kepala daerahnya adalah kepala daerah darurat. Karena mereka ini orang China,  orang China kan saat itu diduga dukung PKI sehingga Yayasan China atau sekolah itu diambil alih oleh pemerintah darurat ketika itu. pasca dingin,  selesai ini dibawah pengawasan Kementerian Pertahanan dan diberikan kepada Dikbud,  otonomi kemudian diserahkan kepada Provinsi,” jelas Melky.

Dan oleh Pemprov Maluku, kata Melky, kemudian mengurus surat sertifikat hak pakai lalu dibangunlah perpustakaan. Ternyata ini hak milik orang lain. Di perjalanan,  Yayasan Poitech meminta lahannya dikembalikan oleh Pemprov.

Poitech karena merasa, mereka dengan pemerintah bermitra,  mereka lalu berikan lahan baru di Poka, sebagai ganti lahan dalam bentuk terima kasih. Sementara bagunan perpustakaan, dipakai  lembaga apresiasial untuk menghitung nilai bangunan.

“Jadi ini ada kelemahan di pemerintah provinsi adalah mereka membuat judul di situ tukar menukar lahan jadi seakan akan dia terjadi tukar guling. Padahal, ini kan lahan orang yang mau diambil kembali. Jadi ini ada kesalahan administratif yang berimplikasi pada persoalan hukum karena Judulnya lain kan,” tegas dia. (S-07)

Pin It on Pinterest