Connect with us

Berita Utama

Pemkot Ambon Jadikan Covid-19 Kuras APBD?

Dana penanggulangan wabah Covid-19 puluhan miliar sudah habis dipakai pihak Pemkot Ambon. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, puluhan miliar telah ludes. PKB menuding penyakit mendunia itu, hanya dijadikan sebagai lahan proyek oleh Pemkot Ambon.

AMBON, SPEKTRUM – Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gunawan Mocthar menuduh, Pemkot Ambon telah menjadikan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai lahan proyek.

Tuduhan itu dilandasi alasan mendasar, karena baru beberapa bulan saja, Pemkot Ambon sudah menghabiskan alias menguras uang negara dan daerah puluhan miliar, khususnya lagi APBD Kota Ambon.

Gunawan mengungkapkan hingga saat ini, Pemerintah Kota Ambon tidak dapat membuktikan kepada publik, berapa korban yang meninggal dunia murni alias postif Covid-19.

“Selama ini, Pemerintah kota belum pernah menunjukan kalau ada satu warga yang murni pasien covid-19, termasuk yang meninggal itu, semuanya punya penyakit bawaan. Ini hanya ajang untuk menghabiskan anggaran negara dan daerah,”cetusnya kepada wartawan, di Balai Rakyat Kota Ambon, Rabu (5/8/2020).

Karena itu, PKB menolak rencana pelaksanaan rapid test dan swab terhadap Anggota DPRD Kota Ambon. “Saya tidak setuju dan tolak dengan tegas rapid test dan swab bagi Anggota DPRD. Kota Ambon ini belum ada yang meninggal murni karena corona, termasuk belum ada satupun anggota DPRD Kota Ambon yang terpapar,”tegas Gunawan.

Di sisi lain, Gunawan juga meminta agar para pejabat di Kota Ambon yang bepergian dan kembali dari daerah zona merah, untuk melakukan isolasi mandiri.

Pernyataan ini termasuk menyindir beberapa rekannya (anggota DPRD Kota Ambon), yang bepergian dan kembali dari Jakarta, tapi tidak menjalankan protokol kesehatan dengan melakukan isloasi mandiri.

“Jika tidak, seribu kali Wali Kota bikin PSBB, itu akan percuma, kalau pejabat di kota ini yang balik dari zona merah, tidak mau isloasi mandiri, itu percuma saja. Padahal pejabat itu harus jadi contoh, bukan datang dari zona merah lalu langsung aktivitas seperti biasa dengan alasan sudah rapit itu,”katanya.

Justru perlakuan istimewa para pejabat ini tambahnya, yang secara otomatis akan menambah angka pasien covid di Kota Ambon.

Per 5 Agustus Rp.28,7 Miliar Ludes

Hingga 5 Agustus 2020, Pemerintah Kota Ambon telah menghabiskan dana Rp. 28,7 miliar untuk penanganan Covid-19. Dana itu ludes terpakai dengan dalih mengurusi mereka yang tertular Covid-19, sekaligus digunakan untuk tindakan pencegahan.

Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, kepada Wartawan, di Balai Rakyat Kota Ambon, Rabu (5/8/2020) usai rapat Pansus bersama Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Kota Ambon mengngkapkan dana Rp.28,7 miliar itu digunakan untuk penanganan covid di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial serta faktor-faktor pendukung lainnya.

“Rapat tadi untuk mengevaluasi PSBB transisi tahap I dan meminta laporan terkait PSBB transisi tahap II. Dan juga untuk mengevaluasi realisasi anggaran yang telah digunakan sampai 5 Agustus ini yang sudah mencapai Rp. 28,7 miliar,”tutur Pormes.

Ditanya soal rincian degail penggunaan anggatan covid tersebut, Pormes mengaku akan melihat data tentang penggunaan tersebut. Namun yang pasti sambungnya, penggunaan anggaran sesuai ketentuan, bahwa penanganan dibidang kesehatan sebesar 30-40 persen. Demikian juga dengan jaring pengaman sosial, serta faktor pendukung lainnya sebesar 10 persen.

“Jadi untuk pengendalian covid ini sudah berjalan dengan baik, namun kita masih ada di zona orange, sehingga PSBB transisi ini masih diperpanjang dampai tahap II,”katanya.

Untuk itu diharapkan, dalam 14 hari PSBB transisi tahap II ini, Kita Ambon mampuh menekan angkah penyebaran covid-19.

“Harapan kita berhasil menurunkan angka covid dan kita bisa masuk dizona kuning, sehingga kita masuk ke tahap new normal,” timpalnya.

2 Hotel – 1 Kantor Jadi Tempat Karantina

Hingga kini, Pemerintah Kota Ambon masih menggunakan dua hotel dan 1 perkantoran sebagai tempat karantina pasien covid-19.
Sekretaris Kota Ambon, A G Latuheru, kepada Wartawan, di Balai Rakyat Kota Ambon, Rabu (5/8) usai mengikuti tapat bersama Pansus covid-19 DPRD Kota Ambon menjelaskan, dua hotel dimaksud adalah hotel ever bright dan hotel story, termasuk Balai Diklat Pertanian.

“Saat ini yang kita harus bayar itu garuda in, sumber asia, ever bright, story dan guest house di Mangga Dua yang digunakan untuk tenaga medis usai melayani pasien mereka dikarantina 14 hari disitu.Tapi yang lainnya sudah tutup, tinggal 2 hotel itu dan Balai Diklat Pertanian,”katanya.

Disinggung soal materi rapat bersama Pansus Covid DPRD, Sekkot menjelaskan, bahwa salah satu yang ditekankan Pansus DPRD adalah Pemkot harus terus memberikan edukasi kepada publik agar taat pada protokol kesehatan, salah satunya adalah soal penggunaan masker dan juga soal daring pengaman sosial yang harus terus dibagikan.

“Dan kita sudah sepakat, kalau sampai ada yang belum dapat (bantuan), silakan ajukan ke posko pengaduan dan kita akan salurkan,”katanya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Pansus Covid DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes menambahkan, bahwa bagi warga yang namanya telah terdaftar dan terferifikasi oleh Dinas Sosial dan BP3MD, maka itu semua telah 100npersen menerima bantuan Pemerintah.

“Untuk itu, seperti yang telah disampaikan Sekkot, bahwa jika ada masyarakat yang belum mendapat bantuan, silakan bawah administrasi ke Posko Pemkot atau DPRD untuk diverfikasi. Karena banyak yang mengadu ke DPRD, tapi setelah data mereka diverifikasi, ternyata sebagian dari mereka sudah dapat di Kelurahan dan Desa,”katanya.

Untuk itu, jangan saling klaim. Tetapi segera melapor ke posko pengaduan, jika belum menerima bantuan.

Sementara bantuan untuk tiga Desa, yakni Batu Merah, Passo dan Hative Kecil, hingga kini masih dikonsultasikan dengan pihsk kementrian Keuangan dan Desa.

“Tiga Desa/Negeri yang kemarin itu, sebenarnya nama mereka sudah ada sebagai calon penerima bantuan, hanya saja kuota DD dan ADD tidak mampuh mengkafer itu, maka pemerintah sedang berkonsultasi dengan Kementerian,” kata dia.

Solusinya seperti apa, lanjutnya, bisa dimungkinkan salah satunya adalah BST. “Bisa saja BST jadi solusi. Misalnya BST kementrian untuk menutupi kekurangan di Batu Merah, Passo dan Hative Kacil,” katanya. (S-01)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita Utama

Spektrum