Connect with us

Politik

SNIPER: Pak Wagub Mengabdi dulu, Pilgub masih Jauh

Airlangga Hartarto, Ketum DPP Golkar (kiri), dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Natalie Orno (kanan)

AMBON, SPEKTEUM – Keberangkatan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natalie Orno ke Jakarta, alasanya perjalanan dinas. Entah tugas dinas apa yang dilaksanakan bersangkutan. Usut punya usut, jalan dinas Wagub Maluku itu disusupi agenda politik. Barnabas ternyata menjumpai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto.

Di Jakarta, Abas (sapaan akrab Barnabas Natalie Orno), turut mendampingi adik kandungnya, Desianus Orno alias Odie Orno, Bakal Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) itu, mereka bersua Ketum DPP Golkar, Airlangga Hartarto. Kepentingannya rekomendasi Golkar untuk Odie Orno, agar bisa berkompetisi di Pilkada 9 Desember 2020.

Sikap Barnabas Orno terkesan kontroversial ke Jakarta itu, kini menuai kritikan. Publik menyemprot Barnabas, karena dinilai tidak pro rakyat. Sebab, Maluku sementara diterpa bencana pandemi Covid-19. Angka kasus warga di Maluku terkonfirmasi positif Covid-19, mendekati 1000 kasus.

Idham Sangadji, Sekretaris Solidaritas Nasionalis Peduli Rakyat (SNIPER), saat dimintai pendapatnya oleh Spekrum Online, Jumat (10/7/2020) di Ambon, mengkritik tajam pelesiran Barnabas Natalie Orno ke Jakarta. Dia menilai Wagub Maluku itu menunjukkan sikap arogan.

“Seharusnya pak Wagub membantu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku serta pak Gubernur Maluku, Murad Ismail, agar bekerjasama menangani wabah Covid-19. Sebab nyawa masyarakat Maluku kini terancam, dan butuh keseriusan untuk diselamatkan,” tandas Idham Sangadji.

Menyinggung langkah nekat Wagub Maluku ke Jakarta bertemu dengan Ketum DPP Partai Golkar, apakah wajar saja? Idham menilai, keberangkatan itu justru mengungkap niat Wagub yang sebenarnya.

“Kan alasan beliau ke sana (Jakarta), menjalankan tugas kedinasan selaku Wagub Maluku. Faktanya, pak Wagub justru bersua dengan Ketum DPP Golkar. Publik sudah dewasa dan bisa membedakan mana tugas wakil kepala daerah, dan mana agenda politik. Hemat saya, sikap pak wagub Maluku itu, justru memberi preseden buruk terhadap beliau sendiri. Bisa di maknai hal ini bagian dari pembohongan publik,” tegas Idham.

Apalagi, kata Idham, pertemuan Wagub Maluku dan Ketum DPP Golkar, telah jelas dihadiri juga oleh Bakal Calon Bupati MBD, Desianus Orno (adik kandung Wagub Maluku), untuk kepentingan memperoleh rekomendasi Partai Golkar.

Odie Orno (kiri), Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto (tengah), dan Bastian Petrus (kanan)

Menurutnya, hal tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh publik terhadap Wagub Maluku. Menurutnya, niat dan target politik Wagub Maluku secara perlahan mulai tersingkap.

“Asumsi yang terbangun nanti, publik akan menilai sikap Wagub itu bagian atau upaya ingin membangun dan mempertahankan kekuasaan atau dinasti politik. Gamabarannya sederhana. Yang mau calon Bupati MBD itu adalah adik kandung pak Wagub Maluku. Kalau tak mau bangun dinasti politik lalu apa?” tukik Idham.

Demokrasi, kata Idham, bila cenderung dimaknai untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga semata, pemikiran yang demikian adalah spirit feodal. Selebihnya membangun kekuasaan alias politik dinasti (status quo dan oligarki).

“Memang semua orang punya hak berpolitik. Tapi perlu di ingat, dalam politik ada etika. Bila hanya ego pribadi dan family mendominasi, niscaya sulit bagi kita mewujudkan demokratisasi. Kita idamkan political will terimplementasikan di negeri ini, tapi di sisi lain semangat feodal masih dihidupkan oleh pribadi bahkan keluarga tertentu. Ini sesungguhnya kontradiksi dengan konstitusi UUD 1945,” ungkapnya.

Idham mengingatkan Wagub Maluku, agar mengemban tugas yakni melayani kepentingan seluruh masyarakat Maluku. Dalilnya, Wagub Barnabas Orno dipilih bersama Gubernur Murad Ismail di pilkada 2018 lalu, karena masyarakat Maluku menaruh asa kepada mereka, untuk membangun daerah ini agar bisa bangkit dari berbagai keterpurukan sosial.

“Kalau ke Jakarta karena urusan Pemerintahan Provinsi Maluku, tentunya tidak apa-apa. Yang bermasalah, perjalanan dinas bermuatan politik itu yang tidak etis. Wagub harusnya kedepankan etika. Seorang wakil kepala daerah kerjanya bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga. Beban atau tanggungjawab rakyat yang ada di pundak itu yang harus diutamakan,” cetus Idham.

Menurit Idham, jika Wagub berdalil ke Jakarta adalah perjalanan dinas, sudah seharusnya di audit. Alasannya, karena perjalanan dinas tersebut bertalian erat dengan penggunaan keuangan negara.

“Pilgub Maluku jaraknya masih jauh. Pengabdian satu periode pak Wagub sangat di butuhkan masyarakat Maluku. Sebaliknya, hindari perjalanan dinas yang menguras keuangan negara,” pungkasnya.

Baca Juga : wagub lobi rekomendasi partai untuk adik

Analisa politik kaum awam, kata Idham, bisa menerka manuver politik yang di lakukan Barnabas Orno.

“Lobi parpol tersebut, bukan hanya kepentingan Pilkada MBDvdesember 2020 saja, tapi makna eksplisitnya pak Orno tengah menyusun kekuatan untuk Pilkada Guberhur – Wakil Gubernur Maluku, tahun 2024 nantj,” tutur Idham.

Idham Sangadji, Sekretaris SNIPER

Diketahui, Pilkada Kabupaten MBD akan dihelat 9 Desember nanti, Odie Orno (adik Wagub Maluku), dipaketkan dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten MBD, Bastian Petrus.

Untuk mendaftarkan diri ke KPUD, Odie-Bastian, juga tengah melobi rekomendasi parpol lain, demi memenuhi persyaratan (lima kursi di DPRD MBD), agar bisa menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. (S-14)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik