Connect with us

Politik

Barnabas Orno Dinilai Membangkang ke PDIP

Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natalie Orno (kanan), Airlangga Hartarto (kiri).

AMBON, SPEKTRUM – Sikap Barnabas Natalie Orno bertemu Ketum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Jakarta, kini menuai kecaman dari simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maluku.

Rajab Tatuhey, Koordinator Jazmerah, juga simpatisan PDIP menilai, Barnabas Orno selaku kader PDI-P, telah menunjukkan secara langsung sikap perlawanan dan pembangkangannya terhadap titah Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Arahan Mega mulai berpidato hingga dalam rapat rapat resmi, maupun tersurat dalam aturan main partai (AD/ART), telah diabaikan oleh Barnabas Orno.

“Dengan tidak mengurangi substansinya, kurang lebihnya seperti kutipan ini: “selaku kader maupun petugas partai (PDIP), sudah seharusnya tunduk dan patuh serta siap bekerja memenangkan bakal calon kepala daerah yang telah di rekomendasikan dan di usung oleh DPP PDIP,” ujar Rajab meniru pernyataan Megawati Soekarno Putri, kepada Spektrum Online, Jumat (10/7/2020) di Ambon.

Selaku kader PDIP maupun petugas partai yang berprestasi dan telah di besarkan oleh PDIP di MBD hingga kini jadi Wagub Maluku, Rajab menyarankan, Barnabas Orno untuk tunduk dan taat kepada keputusan DPP PDIP.

“Rekomendasi PDIP telah diserahkan kepada bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah, entah itu petugas partai maupun non kader, kepada orang yang kita perjuangkan maupun orang lain. suka atau tidak suka, harus diterima dengan sebuah penghormatan, yakni taat kepada keputusan partai,” tandasnya.

Bakal Calon Bupati MBD, Desianus Orno (kiri), Airlangga Hartarto, Ketum DPP Golkar (tengah), Bakal Calon Wakil Bupati MBD, Bastian Petrus (kanan)

Sudah menjadi kewajiban, kata dia, para kader dan petugas partai untuk mengamankan keputusan partai serta wajib bekerja memenangkan elektoral di tingakat daerah (Pilkada). Tak terkecuali di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

“Termasuk sosok Barnabas Orno, yang notabenenya Wagub Maluku saat ini di usung dan dimenangkan oleh PDIP, dan seluruh kadernya, saat Pilkada 2018 lalu,” timpalnya.

Menurut dia, dengan menyandang status sama sebagai petugas partai, Barnabas Orno harusnya tunduk dan patuh terhadap keputusan DPP PDIP.

Menurut Rajab, sudah selayaknya Barnabas bekerja untuk memenangkan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah di rekomendasikan/diusung oleh PDI P. Dan bukan sebaliknya mengambil langkah perlawanan yang berpotensi merugikan partai, terutama dalam konteks elektoral di daerah.

“Saya sangat yakin bahwa DPP PDIP akan mengambil langkah tegas terhadap sikap tidak patuh atau pembangkangan yang telah dipertontonkan oleh BO (Barnabas Orno), selaku kader maupun petugas partai di hadapan seluruh kader,” kata Rajab.

Apalagi, Ketua DPD PDIP Maluku adalah Murad Ismail, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Maluku.

“Saya sangat yakin bahwa Ketua DPD PDIP Maluku, sangat kecewa dan sulit menerima apa yang telah di sajikan oleh BO selaku petugas Partai maupun kader PDIP. Jika DPP mengambil keputusan tegas terhadap BO, kira kira siapa yang mau help?” celutuk Rajab.

Dari sisi pemerintahan, menurut dia, selaku Wakil Gubernur Maluku seharusnya BO menunjukkan sikap kebersamaan dan mesra dalam membantu kerja-kerja Gubernur untuk interest masyarakat Maluku. Apalagi saat ini pandemi Covid-19 masih mengancam masyarakat.

Sebaliknya tidak sejalan dan tdak patuh kepada arahan dan perintah Gubernur, kata dia, kondisi tersebut seakan memanaskan situasi dan mempertegas opini publik yang masih hangat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi akur dalam menjalankan roda kerja pemerintahan daerah.

Rajab Tatuhey, Koordinator Jazmerah (kiri), Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, Murad Ismail (kanan)

Sikap BO yang demikian, lanjut Rajab, telah mempertontonkan ketidakmesraan, pembangkangan terhadap keputusan gubernur selaku ketua gugus perecepatan penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, demi kepentingan pribadi maupun Kelompok, dalam rangka memperoleh rekomendasi partai untuk pilkada di bumi Kalwedo, MBD.

“Sikap seperti ini tidak layak untuk dipertontonkan ke publik, karena ujung ujungnya yang rugi juga adalah publik Maluku,” tegasnya. (S-14)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik