Connect with us

Politik

Dua Ranperda Diseriusi DPRD Maluku

Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang Kota Ambon

AMBON, SPEKTRUM – Selain Covid-19, ada dua hal yang menjadi fokus prioritas DPRD Provinsi Maluku, yaitu Rancangan Peratura Daerah (Ranperda) Perusahaan Daerah Maluku Energi Abadi, dan Ranperda Penyertaan Modal PD Maluku Energi Abadi.

PD. Maluku Energi Abadi (MEA) yang akan mengelola hak partisipasi (pasticipating interest – PI) 10 persen Blok Masela.

“Targetnya, bulan ini sudah musti selesai Ranperda ini. Teman-teman lihat sekarang, tiap hari kita genjot terus Ranperda ini. Jadi yang sekarang ini yang kita fokuskan adalah Penyelesaian dua Ranperda ini dan Covid-19, karena ini urgent bagi daerah ini,”ujar Ketua DPRD Povinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada awak media di Baileo Rakyat, Karang Panjang Kota Ambon, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, menggelar rapat internal dalam rangka pendalaman materi dan perda, baik naskah akademik, maupun draft Ranperda, serta menyusun Daftar Inventarisasi masalah (DIM).

“DIM itu, hari ini kami akan menyampaikan ke pihak eksekutif untuk hari senin, 6 Juni sudah dilakukan rapat kerja dengan tim eksekutif untuk membahas Ranperda di maksud,”ucapnya.

Kemudian, kata dia, Pansus II berkaitan dengan pernyataan modal kepada PD. Maluku Energi Abadi. “karena itu mesti diatur mdala perda, makanya kita bicarakan hal itu di Perda, sementara digagas dan pelajari terus pendekatan yang sama. Hasil rapat dengan tim ekekutif baik perda BUMD ataupun pernyataan modal, itu akan di dalami terus,” tuturnya.

Salah satunya yang perlu dilakukan, tutur Lucky yaitu studi banding dari daerah-daerah mendapatkan PI. Untuk itu, pihaknya sementara mengukur apakah bisa atau tidak. Tapi kalau penting untuk hal ini, maka perlu dilakukan, karena hal ini mesti belajar dari daerah yang sudah melaksanakannya.

Karena itu dalam rapat pimpinan Pansus, kata Bendahara PDI Perjuangan itu, sementara dilakukan kerja-kerja Pansus seperti apa, baik itu rencana kerja lanjutannya, dengan mendiskusikan daerah mana yang sudah memiliki BUMD yang mengelola PI. Sehinga betul-betul bermanfaat dan bisa mendatangkan keuangan bagi PAD.

“Jangan sampai kita punya BUMD kita tetapkan tanpa mempelajari pengalaman daerah lain itu juga akan merugikan kita, mudah –mudahan ini bisa berjalan. Sama halnya dengan penyertaan modal,”cetusnya.

Saat yang sama, kata dia, mereka mendiskusikan, apakah ada hal-hal yang mesti di konsultasikan ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Migas, misalnya SKK migas, Inpex dan sebagainya, dengan melihat kepentingannya dimana.

Pada prinsipnya, menurut dia, Gubernur Maluku, Murad Ismail sudah meminta kepada DPRD untuk berkosentrasi membahas Ranperda ini, karena sudah menjadi ebutuhan adanya BUMD.

“Kalau kita terlambat membentuk BUMD nanti pihak lain atau swasta bisa menawarkankerjasama dengan memanfaatkan PI 10 persen dan daerah rugi. Karena itu beliau mendorong betul agar hal ini bisa dibicarakan dan selesaikan,”tandasnya.

Setelah semua tahapan ini selesai, menurutnya baru dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dalam kaitan evaluasi Ranperda yang ditetapkan.

“Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan tidak lama kita bisa menetakan ramperda ini menjadi peraturan daerah. Dengan demikian, kalau udah ditetapkan baru Pemda membentuk BUMD PD. Maluku Energi Abadi,” jelasnya. (S-16)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik