Connect with us

Metropolis

Alih Lahan RRI Cimanggis Tidak Merugikan Negara

Ilustrasi

AMBON, SPEKTRUM – Luas lahan areal kompleks pemancar RRI Cimanggis yang diresmikan tahun 1984 oleh Presiden Soeharto. Kala itu, lahannya memang sangat luas, sekitar 150 hektar. Areal tersebut adalah milik negara yang diserahkan pengelolaannya kepada Departemen Penerangan cq Proyek Media Massa Elektronik – Radio Republik Indonesia.

Saat itu LPP RRI bernama Direktorat Radio sebagai unit kerja Departemen Penerangan di bawah Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film (RTF). Baru kemudian sejak dibubarkannya Departemen Penerangan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tahun 1999, Direktorat Radio menjelma menjadi BUMN – Perusahaan Jawatan RRI, selanjutnya disahkan dengan UU 32 tahun 2002 dan PP 12 tahun 2005 RRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

“Mengacu pada PP 12 tahun 2005 pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa kekayaan RRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, maka seluruh asset RRI sesungguhnya adalah asset negara. RRI hanya mengelola asset dengan status Hak PAKAI dan bukan sebagai pemilik,” kata Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Nurhanudin, seperti dirilis Pusat Pemberitaan LPP RRI, Kamis (2/7/2020).

Dengan status hak pakai ini, maka kewenangan negara untuk menyerahkan pengelolaannya kepada instansi atau kementerian lain sesuai keperluan dan peruntukannya.

Karena demikian luas, selain kompleks pemancar, para pegawai RRI kantor Pusat – Jakarta atas usulan Direktur Radio ketika itu Suryanta Saleh, dan atas persetujuan Kementerian Keuangan juga memperoleh pelepasan hak dari negara atas sebidang tanah Hak Pakai menjadi Hak Milik pribadi.

Di areal tersebut juga, ada setidakhya 2 ribu bangunan permanen dan semi permanen tanpa alas hak yang sah. Mereka menempati areal tersebut tanpa berbekal izin sama sekali dari instansi berwenang. Beberapa kali, areal lahan kompleks RRI Cimanggis juga digugat oleh berbagai pihak, namun gagal.

Saat ini, menurut dia, negara melalui Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – DJKN menyerahkan pengelolaan sebidang tanah seluas sekitar 142 hektar di Cimanggis Jawa Barat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, cq Universitas Islam Internasional Indonesia UIII.

Sedangkan bagi pengembangan pemancaran siaran RRI berbasis teknologi teresterial digital disiapkan lahan khusus seluas 4.7 hektar yang diserahkan pengelolaanya kepada LPP RRI.

Sementara bagi pegawai yang telah memperoleh hak pakai atas sebidang tanah di kawasan itu, tetap tinggal di sana sesuai peruntukannya. Namun bagi penggarap penghuni liar mereka menempati arela tersebut tanpa izin sehingga perlu ditertibkan oleh negara.

Sementara itu, proses pembangunan UIII terus dikerjakan, sedangkan tower-tower pemancar SW di atas lahan tersebut sudah diturunkan agar mempermudah proses pembangunan. Kementerian Agama memfasilitasi anggaran bagi penurunan tower pemancar RRI di Cimanggis lalu ditempatkan pada kontainer-kontainer yang sudah disiapkan.

“Besi-besi tower pemancar RRI tersebut tidak dijarah dan masih berkualitas baik, sehingga nantinya akan digunakan bagi pembangunan pemancar di stasiun RRI lainnya di daerah.” kata Agus, Kabid Teknik Dit TMB.

Proyek Strategis Nasional – UIII

Pengembangan sebidang tanah seluas sekitar 142 hektar di Cimanggis Jawa Barat dengan status Barang Milik Negara (BMN) saat ini diserahkan pengelolaanya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Universitas Inslam Internasional Indonesia.

Peletakan batu pertama UIII tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Juni 2018. UIII tersebut akan menjadi lembaga pendidikan tinggi tingkat internasional dipimpin Rektor saat ini, Prof. Dr. Komarudin Hidayat.
Menurut catatan Wikipedia, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (Bahasa Inggris: International Islamic University Indonesia (IIUI), Bahasa Arab: الجامعة الإسلامية العالمية بإندونيسيا) adalah salah sebuah universitas di Indonesia, didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai perguruan tinggi berstandar Internasional yang menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam bidang studi agama Islam, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan sains teknologi.

Pendirian UIII juga tidak lepas dari keinginan untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas peran Islam di Indonesia, dan menjadikan Indonesia menjadi salah-satu pusat peradaban Islam di dunia melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional.

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berbasiskan universalisme Islam, paling tidak ada beberapa hal yang utama yang penting dijelaskan sehubungan dengan UIII ini. Pertama, konteks dan karakteristik Islam di Indonesia sebagai model peradaban Islam. Kedua, pendirian UIII sebagai pusat peradaban Islam melalui pendidikan; ketiga, kaitan UIII dengan integrasi ilmu, terutama cara pandang UIII berkaitan dengan epistemologi ilmu, model kajian yang berkaitan dengan Islam, dan model pengembangan kelembagaan; ketiga, UIII menjadi pusat kajian dan riset internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pembangunan UIII tersebut dilakukan pada sebidang tanah asset negara yang dulu dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia – LPP RRI. Pada bidang tanah tersebut sebelumnya beroperasi jejaring pemancar RRI dengan teknologi short wave – gelombang pendek, bagi kegiatan mentransmisi konten siaran Voice of Indonesia ke manca negara. Ada konten dalam delapan bahasa diproduksi dan ditransmisikan oleh Voice of Indonesia. Namun belakangan, pemancaran tersebut tidak optimal karena kendala ketersediaan suku cadang dan mahalnya operasional pemancar shortwave serta kurang bagusnya penerimaan konten tersebut, Voice of Indonesia akan beralih pada teknologi teresterial digital. Dalam masa transisi, pemancaran SW tetap digunakan dengan pemancar tersisa ( 10 KW) serta menggunkaan siaran internet streaming.

Bagi RRI, pengalihan status pengelolaan tanah negara tersebut tidak menimbulkan masalah prinsip karena RRI memang sedang mengembangkan penggunaan teknologi penyiaran baru teresterial digital dengan kebutuhan lahan tidak luas, hanya skeitar 4.7 hektar. Selain juga pada posisi RRI sebagai lembaga penyiaran public dengan status asset sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan (PP 12/2005 pasal 33 (1)).

“Kami memahami ini proyek strategis nasional dan posisi RRI sebagai pengelola atas Hak Pakai lahan pada kompleks pemancar Radio di Cimanggis, maka RRI sesungguhnya bukan pemilik lahan tersebut. Pemiliknya adalah negara dan negara menyerahkan pengelolaanya kepada instansi yang memang memerlukan untuk itu” kata Direkur SDM dan Umum LPP RRI. Nurhanudin.

Direktur Utama Radio Republik Indonesia, M. Rohanudin menjelaskan, pengalihan hak atas tanah tersebut juga telah mendapat rekomendasi dari Komisi I DPR dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat-RDP-tanggal 29 Maret 2017 yang dipimpin Mayjen TNI ( Purn ) TB Hasanudin yang selama ini melakukan pengawasan dan budgeting terhadap RRI.

Salah satu point nya adalah Komisi I sepakat mendukung pemanfaatan lahan LPP RRI di Cimanggis untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia-UIII-. Selain itu juga rekomendasi Dewas Pengawas LPP RRI dalam Nota Dinas No. 031/Dewas.RRI/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016. Pada poin 1 disebutkan bahwa pada prinsipnya dewan Pengawas dapat memahami permohonan alih status BMN tanah di komplek Pemancar RRI Cimanggis, untuk rencana pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, karena pada dasarnya tanah RRI di Cimanggis merupakan Barang Milik Negara yang dapat dialihfungsikan sesuai PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

“Berita Acara Serah Terima.– BAST atas sebidang tanah dengan status Hak Pakai Barang Milik Negara- BMN di Cimanggis Jawa Barat dilakukan oleh saya sebagai pimpinan RRI dengan Menteri Agama Republik Indonesia, dan disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu Rudiantara serta Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Mistam di gedung Kominfo, Jakarta “ jelas Dirut RRI M. Rohanudin.

Menkonkominfo saat itu Rudiantara memberi apresiasi atas pelaksanaan BAST – BMN antara Dirut RRI M. Rohanudin dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin. BMN berupa tahan seluas 143 ha yang saat ini atas nama LPP RRI selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),” ujar Menkominfo Rudiantara seperti diberitakan MediaIndonesia.

Pengalihan status pengelolaan atas sebidang tanah tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Sebagai pemilik asset, negara memindahkan pengelolaanya kepada kementerian agama cq Universitas Islam Internasional Indonesia (PP 27/2014).

Negara melalui pemerintah cq Kementerian Keuangan berkomitmen mengembangkan teknologi penyiaran RRI. Menurut catatan pada DIPA APBN 2020, ada alokasi anggaran dari negara sebesar 325 miliar rupiah untuk pengembangan teknologi teresterial digital – DRM serta pembangunan kompleks multi media RRI pada areal 4,7 hektar di Cimanggis yang diberikan pengelolaannya kepada RRI, akan tetapi karena kondisi Covid 19 alokasi anggaran tersebut digunakan untuk refocusing kementerian keuangan.

“Dari semula DIPA APBN sebesar 325 miliar rupiah, yang digunakan refocusing oleh kementerian keuangan sebesar 237 miliar. Sisanya masih dapat digunakan untuk pengembangan pemancar teresterial digital – DRM bagi keperluan pemancaran internasional Voice of Indoneisa “ jelas Direktur Keuangan RRI, Hari Sudarjanto.

Menurut Agus, sangat sulit mendapatkan suku cadang pemancar SW 250 KW. Sejak sebelum 2016 itu pula, daya pemancar cukup disuplai dari aliran listrik PLN tanpa perlu Generator pembangkit yang memang sudah tidak berfungsi optimal lama. Saat ini, system distrubisi konten VOI ke mancanegara lebih mengutamakan straming audio dengan teknologi dalam jaringan (internet). Jumlah pedengarnya pun terukur dan diketahui sacara digital.

Direktur Utama RRI, M. Rohanudin menjelaskan, transformasi teknologi pemancaran analog short wave menjadi teresterial tidak memerlukan lahan luas seperti sebelum ini.

“Areal lahan yang pengelolaanya diserahkan negara kepada RRI seluas 4,7 hektar sudah sangat memadai untuk pembangunan pemancar teresterial digital – DRM, termasuk untuk tower, pemancar, gedung dan keperluan pendukung lainnya.” ungkap Direktur Utama RRI. M. Rohanudin. (*/S-06)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metropolis