Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Pematangan Lahan Tiakur Naik Penyidikan?

Pematangan Lahan Tiakur Naik Penyidikan?

Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pematangan lahan Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sudah lama diusut KPK. Perkara ini ditangani salah satu penydik Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Hendrik Christian.

AMBON, SPEKTRUM – Hendrik Cristian beberapa waktu lalu bersama tim KPK datang ke Maluku. Mereka hadir untuk kepentingan penanganan perkara dugaan tipkor proyek pematangan lahan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya itu. Dokumen dan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap pihak terkait sebagian telah diperoleh tim KPK saat itu.

Kasus ini dilaporkan oleh Fredy Moses Ulemlem, aktivis asal MBD yang juga salah satu Pengacara di Maluku. Laporannya kemudian ditindaklanjuti penyidik KPK. Hanya saja, pihak di lembaga superbodi itu masih tertutup dan irit bicara tentang perkembangan kasus ini.

Juru Bicara KPK Ali fikri yanga kembali dikonfirmasi Spektrum dari Ambon Selasa (23/06/2020) mengatakan, masih harus mengeceknya ke penyidik. Dia belum bisa menjelaskan lebih jauh tentang perkembangan kasus tersebut.

“Sebab ini masih ditangani penyidik. Saya akan cek lagi ke penyidik,” kata Ali Fikri menjawab Spektrum melalui Whatapp Selasa (23/06/2020).

Informasi lain dari KPK justeru menyebutkan, kasusnya akan di tingkatkan ke penyidikan. “Sebenarnya Maret atau April diperiksa kembali. Namun karena terbentur masalah Covid, kasusnya tertahan. Tapi tetap diproses,” kata sumber dari KPK.

Ditanya soal penetapan tersangka, dia belum mengetahuinya. Namun, lanjut dia, dari penyelidikan ditemukan ada indikasi mengarah pada tindak pidana korupsi. “Kalau naik penyidikan kan tentu sudah ada bukti awal,” kata dia.

Disinggung terkait Wagub Maluku Baranabas Orno bantah terlibat, penyidik KPK ini mengatakan, terserah saja, karena mekanisme yang dilakukan didasarkan pada fakta hukum, tidak didasarkan pada opini.

“Silakan saja. Hal seperti itu banyak terjadi. Yang pasti kita menegakan hukum,” kata dia ketika dihubungi Spektrum tadi malam.

Menyikapi penanganan perkara tersebut, Sekretaris Solidaritas Peduli Rakyat (SNIPER), Idham Sangadji, meminta sebaiknya KPK menjelaskan duduk perkara ini secara jentel dan jujur.

“KPK harus lebih serius dalam mengungkap oknum yang terlibat dalam kasus dugaan tipikor proyek pematangan lahan Tiakur MBD. Siapa pun yang terlibat patut diproses. Kalau tidak dijelaskan, maka itu sebenarnya KPK membuka celah untuk publik berspekulasi,” tandas Idham saat dimintai komentarnya oleh Spektrum Selasa (23/06/2020).

Menurutnya, pintu masuk untuk menjerat oknum dalam perkara dugaan tipikor Pematangan Lahan Tiakur itu, seperti yang telah dikantongi tim penyidik saat bertandang ke Maluku beberapa waktu lalu.

“Bukti-bukti yang telah dimiliki maka patut ditingkatkan. Kalau sudah cukup, ya tetapkan tersangka,” timpalnya.

KPK, lanjut Idham, harus benar-benar serius membongkar dugaan kejahatan yang terjadi di proyek pematangan lahan Tiakur MBD. Sehingga publik di Maluku tetap memiliki keyakinan bahwa KPK sebagai lembaga anti korupsi dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Asumsinya, korupsi sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu KPK harus membongkar aktor kejahatan dalam kasus tersebut.

“Dengan petunjuk dan alat bukti yang telah dimiliki, seterusnya penyidik KPK bisa menetapkan tersangka di kasus dugaan tipikor pemtangan lahan MBD itu,” harapnya.

Agar kasus ini bisa terbongkar dengan jelas, menurut dia, hal itu butuh keberanian lebih dari penyidik KPK untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. “Sehingga akhir ceirta, publik bisa mengetahui siapa yang mencari keuntungan pribadi di proyek tersebut,” pungkas Idham.

Diketahui, pada 18 Desember 2019 lalu, Barnabas Orno telah diperiksa KPK. Pemeriksaan Orno masih sebatas saksi di tingkat penyelidikan. Sementara sebelumnya, KPK sudah memeriksa tiga kontraktor, dua diantaranya Banjar Nahor, dan Haryana, termasuk Aleka Orno (adik wagub).

Aleka diduga ikut mengelola proyek pematangan lahan Tiakor. Lewat tangan dia juga, anggaran proyek ini bisa cair 100 persen, sebelum proyek selesai dikerjakan.

Bahkan, KPK mendapat fakta baru usai memeriksa kontraktor jasa konstruksi Bandjar Nahor. Dari mulut Banjar, terungkap keterlibatan sejumlah orang dalam kasus tersebut.

Selain itu, dari handphone pribadi milik Bandjar, juga terungkap fakta baru. Yang mana saat dia diperiksa penyidik di gedung KPK, Banjar Nahor ditelepon Barnabas Orno. Hal itu menjadi fakta baru dugaan keterlibatan mantan Bupati MBD itu. (S-01/S-14/S-07)

Pin It on Pinterest