Connect with us

Metropolis

Walikota Ambon Belum Hadir, HMI Sholat Dzuhur di Pelataran Balai Kota

HMI Cabang Ambon bersama Pedagang Kaki Lima Mardika, melanjutkan aksi demonstrasi di Balai Kota Ambon Provinsi Maluku, Selasa (16/06/2020).

AMBON, SPEKTRUM – Belum ada kata sepakat. Tuntutan para pendemo dari Pedagang Kaki Lima bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon itu tidak di gubris oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Ia terkesan cuek, hingga pendemo masih terus melakukan aksi.

Mereka mengkritik Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatah masyarakat, yang dinilai sangat diskriminatif tèrhadap para pedagang kaki lima. Jam PKL di Mardika itu diberikan waktu jualan hanya sampai pukul 16.00 wit, sementara swalayan seperti indomaret dan alfamidi di buka 1 kali 24 jam.

Aksi ini telah berlangsung selama tiga kali. Kemarin, Senin (15/06/2020) mereka serudup Kantor Walikota Ambon. Hanya saja Richard tak hadir. Hari ini mereka dibekali massa yang cukup banyak, menuntut Walikota Ambon menemui mereka sekaligus menjeleskan tentang pemberakukan Perwali tersebut khusus untuk PKL.

Aksi sejak pagi hingga saat ini, Richard Louhenapessy belum juga keluar. Mereka terus berorasi dibantu para PKL dengan barang dagangnya, di taruh di depan Balai Kota Ambon. Richard tetatp saja cuek.

“Kami minta Walikota Hadir,” kata salah satu orator aksi dengan lantang.

Walikota yang belum hadir, membuat mereka terus berorasi. Pendemo kemudian di pimpin HMI menggelar sholat dzuhur di depan Balai Kota Ambon. Usai sholat, mereka terus berorasi menuntut kehadiran Walilota.

Sebelumnya, pendemo meneriak ketidak puasan Pemkot yang berlakukan jam berjualan di Pasar Mardika yang dinilai sangat diskrimatif. Ratusan PKL ini di bantu mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon. Mereka di kordinatori oleh Iqbal Rahayaan.

Teriakannya di atas mobil pick up menggunakan sound sisitem itu, meneriak Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. “deritakan rakyatnya” kata Iqbal dengan lantang itu, saat demo kemarin.

Pebdemo menkritik, peraturan Walikota Ambon Nomor 16 tahun 2020 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PKM). Menurut mereka, Perwali itu harus di cabut oleh Walikota, karena dinilai diskriminatif. “Harus dicabut. Itu bukan aturan. Aturan itu perangi rakyat,” seruhkan dia.

Mereka menyebut, mereka adalah manusia, dan terlebihnya warga kota Ambon yang tentunya dalam kontestasi politik memilih Richard Louhenapessy untuk membantu dan melihat rakyatnya.

Mereka menyebut, pemberlakukan PKM dengan membatasi aktivitas pasar mardika hanya sampai jam 4 adalah suatu tindakan yang keliru. Karena keputusan itu sangat tidak rasional dan tidak merata pemberlakuan aturannya.

Pasar mardika hanya ditutup kegitan pasarnya hanya sampai jam 16.00 wit ata jam 4. Sementara, swalayan sperti Indomaret dan Alfamidi tidak ada pembatasan.

“Kita butuhkan suara rakyat dan apalagi PKL. Kita tidak akan pindah ke Passo. Kita akan menderita. Jangan menindas orang lain dari aturan ini,” tegas Kordinatir PKL pasar Mardika, La Nurdin yang sedang meneriak Walikota turun ke jalan. “Tiga hari kita tidak jualan,” ujar dia.

Hingga pukul 13.15 WIT, ratusan PKL dan mahasiswa masih terus melakukan aksi di depan Balai Kota Ambon. Mereka hanya meminta agar Wali Kota Richard Louhenapessy, menemui mereka.

“Kalau pak Walikota tidak menemui kami, maka kami tetap akan ada di tempat ini (depan balai kota),” tegas pendemo. (S-07)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metropolis