Connect with us

Nasional

17 Profesor Dilatih Jadi Penyuluh Antikorupsi

AMBON, SPEKTRUM • Sebanyak 17 Profesor dari berbagailatar belakang keilmuan ini dilatih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai penyuluh antikorupsi.

Mereka adalah Guru Besar dari 9 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Masing-masing Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran, Universitas Soedirman, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Hassanudin, Universitas Jambi, Universitas Siliwangi, dan Universitas Palangkaraya.

Ipi Maryati Kuding, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, dalam rilisnya kepada Spektrum Jumat malam, (17/04/2020) menyatakan, pelatihan ini digelar selama tiga hari, secara daring melalui zoom webinar.

Sebagai Fasilitator sekaligus narasumber yaitu Pauline arifin, Dwi Siska Susanti dan Sandri Justiana. Ketiganya adalah para Penyuluh Antikorupsi bersertifikat jenjang Utama.

“Pelatihan ini sebagai bentuk kerja sama awal antara KPK dengan Asosiasi Profesor Indonesia. Secara paralel, kesepakatan kerja sama atau MoU antara KPK dan API, sedang dalam pembahasan. Rencananya ruang lingkup kerja sama mencakup beberapa hal, di antaranya pelibatan peran serta kalangan akademisi yang tergabung dalam API untuk meningkatkan kontribusinya dalam gerakan antikorupsi dalam berbagai bidang disiplin ilmu sesuai dengan kepakarannya,” jelas Ipi.

KPK berharap melalui pelatihan dan sertifikasi ini dapat meningkatkan pemahaman antikorupsi Pengurus dan Anggota API serta pengakuan profesional sebagai Penyuluh Antikorupsi yang bersertifikat.

Di sisi lain, API mengharapkan dengan kerja sama yang terbangun dapat meningkatkan kapasitas anggotanya dalam bidang antikorupsi. Langkah awalnya diwujudkan dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi para dosen sebagai salah satu tulang punggung bagi pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Pelatihan ini juga merupakan salah satu implementasi rencana aksi dari Sarasehan Nasional Gerakan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) pada 21 September 2018 di Kampus IPB, Bogor.

Ada lima rencana aksi yang disepakati, yaitu MDGB PTNBH masing-masing, berkomitmen membina dan menjaga integritas para guru besar PTNBH melalui berbagai program-programnya dalam rangka mendorong Gerakan Nasional Antikorupsi.

Menetapkan penyelenggaraan pertemuan (event) Gerakan Antikorupsi sebagai program tetap yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Memprogramkan pembentukan Kelompok Kerjasama Dosen Pengampu perkuliahan Antikorupsi PTNBH untuk meningkatkan efektivitas pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Memprogramkan pembentukan Tim “Experts on Call” yang menghimpun dan mendukung para dosen yang bersedia menjadi saksi ahli untuk menegakkan keadilan dalam perkara peradilan tindak pidana korupsi.

Berkomitmen menyusun konsep kebijakan penyelenggaraan Good University Governance sebagai kebijakan untuk dilaksanakan secara nasional.

“Sebelum menyelenggarakan pelatihan, KPK membuka pendaftaran kepada anggota asosiasi untuk mendaftarkan diri dan mengikuti e-learning. Bagi yang lulus e-learning diperbolehkan untuk mengikuti diklat ini dan selanjutnya jika lulus uji kompetensi dapat mengikuti tahapan sertifikasi,” kata Ipi Maryati Kuding.

Ipi Maryati Kuding, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan. /Foto: Antara

Ditambahkannya, selama masa pandemik Covid-19, KPK menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang biasanya dilakukan di Pusat Edukasi Antikorupsi menjadi format digital atau melalui daring. Terakhir diklat yang serupa untuk para penyuluh dilakukan pada akhir Februari 2020 untuk para tenaga ahli pendamping desa dari Kementerian Desa.

“Saat ini sudah ada 824 Penyuluh Antikorupsi yang bersertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, dan asesor berjumlah 45 orang. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti kelas-kelas pelatihan sebagai penyuluh bersertifikat dapat mengakses https://aclc.kpk.go.id/events/event/pendaftaran-diklat-persiapan-sertifikasi-penyuluh-antikorupsi untuk mendaftar,” timpalnya. (S-14)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional