Connect with us

Politik

Perang Kubu di Musda Golkar Maluku

Ambisi Ramly dan Richard

AMBON, SPEKTRUM – Kondisi Golkar Maluku belum pulih total dari berbagai problemnya. Agenda Musyawarah Daerah (Musda) Ke X DPD I Partai Golkar Maluku diisi dengan perang antar kubu. Kader dan Pengurus DPD I Provinsi dan DPD II Kabupaten dan Kota, terlibat baku lawan satu dengan yang lain, substansinya mengusung kandidat Ketum Golkar Maluku.

Gesekan itu merambah hingga ke organisasi sayap di partai berlambang Pohon Beringin tersebut. AMPI dan SOKSI misalnya, terlihat masuk konflik kepentingan petinggi partai Golkar di Maluku. Perseteruan lebih menonjol dalam Musda kali ini, ditunjukan kubu Richard Louhenapessy (Walikota Ambon), dan Ramly Ibrahim Umasugi, Bupati Buru.

Mereka sama-sama ingin memimpin Partai Golkar Maluku, untuk menggantikan posisi Said Assagaff. Konsolidasi terus bergulir mulai level DPD I, DPD II hingga DPP Golkar di Jakarta, dengan harapan bisa dipilih menjadi Ketum DPD I Partai Golkar Maluku.

Informasi yang dihimpun Spektrum dari berbagai sumber menuturkan, gejolak memanas di tubuh Golkar Maluku hingga DPD II kabupaten dan Kota, terjadi mulai soal keputusan tempat pelaksanaan Musda ke-X. Awalnya, Musda dijadwalkan berlangsung di Kabupaten SBT, namun dibatalkan. Arena Musda kemudian dipindahkan ke Kota Ambon.

Kini Musda ke X DPD I Partai Golkar Maluku itu molor lagi. Semula telah disepakati pelaksanaan Musda pada 4 – 5 Maret 2020. Belum diketahui apa penyebab hingga Musda kali ini harus molor.

Sumber Spektrum di lingkup DPD I Partai Golkar Maluku menerangkan, DPP Partai Golkar belum menemukan figur tepat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin di Maluku.

“Kayaknya figur yang maju saat ini tidak sesuai dengan keinginan DPP Partai Golkar, makanya waktu pelaksanaan sengaja diundur lagi,” kata sumber tersebut kepada Spektrum di Ambon, Selasa (3/03/2020), sembari meminta namanya untuk dirahasiakan.

Menurutnya, figur Ramly Umasugi yang ramai didukung organisasi sayap Golkar dinilai bukan sosok tepat untuk memimpin Partai Golkar Maluku. “Pak Ramly itu bukan calon yang tepat. Hanya dua figur yang bisa membawa partai ini menjadi lebih baik. Kami pastikan Golkar akan mati jika berada di tangan yang tidak tepat,” kata sumber ini.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Fredrek Rahakbauw berharap pelaksanaan Musda ke X Partai Golkar Maluku dilaksanakan sebelum tanggal 10 Maret 2020.

“Selaku Ketua Panitia Musda ke X Partai Golkar, saya minta melalui DPD I Partai Golkar Maluku menyampaikan permohonan kepada DPP Golkar agar pelaksanaan Musda ke X Partai Golkar dilaksanakan sebelum tanggal 10 Maret 2020,” kata Rahakbauw keoada wsrtawan di Sekretariat DPRD Maluku di Karang Panjang Ambon, kemarin.

Menurut Rahakbauw, permintaan tersebut dikemukakan panitia lantaran semua peserta Musda ke X Partai Golkar Maluku telah berada di Ambon. “Kepastian tanggalnya belum diketahui persis namun keinginan Panitia Musda kalau bisa dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Maret 2020,” katanya.

Rahakbauw berharap, Musda bisa dilaksanakan pada tanggal tersebut, kalau ditunda, ada hal-hal yang tidak diinginkan, panitia tidak akan mampu memberikan jawaban. “Musda ini pasti berjalan, dan kami masih berharap dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Maret 2020,” kata Rahakbauw.

Sebab, Ketua umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, belum menyetujui usulan panitia pelaksana tentang waktu penyelenggaraan Musda Ke X Partai Golkar Maluku, yang sudah dijadwalkan berlangsung pada 2-3 dan 4 -5 Maret 2020.

Musda akhirnya molor lagi. Pasalnya, DPP Partai Golkar sampai sekarang masih bingung dengan adanya usulan dua surat dari DPD I Partai Golkar Maluku. dua surat itu tertulis tanggal pelaksanaan Musda berbeda.

“Molor dari waktu awal yang kita usulkan tanggal 2-3 Maret 2020. Tapi sepertinya tak jauh, mungkin 4-5 Maret. Sebab deadline Musda dari DPP seluruhnya tuntas pada 4 Maret,” ungkap Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku ini.

Sumber lain mengatakan, kondisi Golkar Maluku belum pulih total. Sebab, sejak dualisme berkepanjangan di tubuh DPP Golkar hingga sempat berimbas di daerah, memicu terjadinya disharmonisasi antar kader maupun pengurus di DPD I maupun DPD II Kabupaten dan Kota.

Sempat terjadi saat pelaksanaan beberapa even politik khususnya di wilayah Maluku mulai Pilkada maupun Pileg 2019 lalu, hasilnya Partai Golkar menelan kekalahan pahit dari rival bebuyutannya dalam hal ini PDI-P.

“Rentetan peristiwa politik itu menyisahkan masalah tersendiri khususnya bagi Golkar di Maluku. Konsolidasi dan rekonsiliasi infrastruktur mulai DPD I hingga DPD II Kabupaten dan Kota harus dilakukan total. Musda bukan hanya memilih Ketum atau pengurus DPD I yang baru, tetapi harus mencari format untuk merekonsiliasi situasi di tubuh partai Golkar Maluku. Karena selama ini rentang dengan konflik kepentingan elite,” jelas salah satu kader Golkar Maluku kepada Spektrum di Ambon, kemarin.

Ia mengingatkan, seluruh kader dan pengurus Golkar Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, agar tidak berambisi berlebihan dengan usungan kandidat ketua umum DPD I Partai Golkar Maluku, dan sebaliknya mengabaikan etika politik.

Alasannya, Musda bukan hanya memilih Ketum DPD I Partai Golkar Maluku saja, namun hal yang substansial adalah membahas program kerja, dan konsolidasi pemenangan Pilkada serentak tahun 2020.

“Jangan karena punya target politik tertentu, kemudian menggring kader dan pengurus hingga organaisasi sayap untuk baku konflik, sebalknya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah di partai sendiri,” tegasnya.

Ia juga menghimbau, agar elite Golkar Provinsi serta Kabupaten dan Kota se-Maluku, agar tidak ambisius berlebihan hingga melupakan tugas dan fungsi untuk membangun partai Golkar, sehingga bisa berjaya seperti beberapa tahun silam.

Ramly Umasugi dan Richard Louhenapessy. /IST

Dalilnya, dualisme yang pernah melanda partai Golkar karena ego faksi dan lain sebagainya, telah merapukan partai yang pernaha berjaya di era orde baru tersebut.

“Sekarang tugas kader dan pengurus Golkar Provinsi dan Kabupaten Kota se Maluku serta DPP, adalah memulihkan kondisi internal yang masih sakit. Lepas ego individu, sebaliknya membangun partai untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan individu dan segelintir orang semata,” tegasnya. (S-16/S-14)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik