Connect with us

Daerah

Dosa Mitra Karya Dibalik Karamnya KMP Masiwang

AMBON, SPEKTRUM – Dosa Managemen PD Mitra Karya perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menuai masalah untuk KMP Bobot Masiwang. Kapal ini terpaksa karam. Ragam alasan telah disampaikan pihak BUMD di kabupaten SBT itu. Namun belum ada kepastian kapan KMP Bobot Masiwang akan kembali beroperasi melayani masyarakaat di bumi Ita Wotu Nusa tersebut.

Dorongan kepada pihak berkompeten untuk mengaudit anggaran yang dikella pihak PD Mitra Karya pun berdatangan. Asalnya, pihak PD Mitra Karya pernah menerima kucuran anggaran dari Kementerian Perhubungan bernilai miliaran rupiah sebagai anggaran operasional KMP Bobot Masiwang. Naasnya pengelolaan ditengarai bermasalah.

Anggota DPRD SBT, Costansius Kolatfeka kepada Spektrum Senin (24/02/2020) menegaskan, managemen bobot Masiwang harus ditertibkan dan juga ada alokasi anggaran yang diperuntukan untuk KMP Bobot Masiwang namun tidak ada perkembangan dari pengelolaan kapal tersebut.  “Perlu ada pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Daerah serta BPK RI,” katanya.

Pemda SBT katanya belum bisa mengeluarkan kebijakan lain lantaran belum ada hasil pemeriksaan BPK. “Masih menunggu rekomendasi dari BPK RI, setelah rekomendasi tersebut ada baru bisa diambil langkah selanjutnya,” kata Kolatfeka.

Selain itu, kondisi KMP Bobot Masiwang menunjukan ketidakpedulian Pemda SBT melalui manajemen perusahaan daerah tersebut untuk mengurus asset daerah yang berpotensi menghasilkan PAD. “Kami berharap, sebelum pemerintahan Mukti Keliobas dan Fachry Alkatiry bercerai politik, maka sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra kondisi ini harus diselesaikan agar  tidak ada pernyataan bias tentang kegagalan bupati atau wakil bupati. Ini merupakan tanggungjawab pemegang kendali pemerintahan yakni Mukti Keliobas dan Fachry Alkatiry,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBT ini.

Kolatfeka menegaskan, dirinya memiliki tanggungjawab politik terhadap roda pemerintahan di SBT saat ini, sebagai partai pengusung Mufakat. Untuk itu katanya lagi sebelum tiba masa perpisahan MUFAKAT di ajang politik,maka masalah KMP Bobot Masiwang harus diselesaikan.

“Masalah ini harus diselesaikan tidak bisa dibiarkan seperti ini, di akhir masa pemerintahan MUFAKAT perlu ada penyelamatan asset daerah, walaupun pada pertengahan masa cuti kedua pimpinan daerah sikap melindungi, mengelolan asset daerah untuk kepentingan rakyat harus diutamakan. Atas dasar tersebut, diharapkan bukan hanya KMP Bobot Masiwang namun asset daerah lainnya yang terancam rusak minimal harus menjadi point penting dan perioritas untuk diselamatkan,” tandasnya.

Baginya, jika PD Mitra Karya telah diaudit BPK maka hasilnya harus diumumkan kepada public secara terbuka agar diketahui akar permasalahan seperti apa. (S-16)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Daerah