Connect with us

Metropolis

Menkeu: Gubernur Bisa Fungsikan Uang di Bank

AMBON, SPEKTRUM – Gubernur Maluku, Murad Ismail mengakui setiap anggaran per termin, hanya ada satu proyek yang ditenderkan. Sedangkan tujuh proyek lainnya tidak dilaksanakan. Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani meyakinkan Gubernur Maluku untuk bisa fungsikan dana di bank.

Hal ini disampaikan Gubernur Maluku kepada Spektrum, Kamis, (20/02/2020) melalui sambungan telepon, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Investasi di Jakarta. Rakor itu mengusung tema, ‘Investasi Untuk Indonesia Maju’ di Jakarta, 20 Februari 2020.

“Kucuran anggaran per termin hanya 1 (satu) untuk tender. Sedangkan 7 (tujuh) program lainnya tidak dilaksanakan. Ini kejadian yang ada di lapangan, dan saya ganti itu. Saya sampaikan kepada ibu Menteri Keuangan (Menkeu) RI. Dan ibu Sri mengatakan, ini nanti melihat peluang usaha di bank. Uang acont di bank itu sampai Rp.240 trilium pa, bisa difungsikan,” kata Gubernur Maluku meniru penjelasan Menkeu-RI.

Olehnya itu, Gubernur menuturkan, menurut ibu Menteri, dari Kemenkeu-RI mentransfer total Rp.850 triliun, dan ditempatkan di bank. Diharapkan, bisa mendongkrak APBD-APBD setiap daerah.

“Kita transfer total Rp.850 triliun. Tapi, uang-uang itu berhenti atau transit di bank, jadi APBD-APBD sudah di acount pihak bank. Sampai akhir tahun itu duitnya habis, karena saya pikir duitnya belum dipakai,” jelas Sri Mulyani seperti diakui Gubernur Maluku.

Gubernur Maluku menambahkan, setiap tahun Pemda Maluku alami defisit anggaran. Makanya Pemda Maluku harus berhutang. “Istilah gali lobang tutup lobang,” celoteh Gubernur.

Menurut mantan Kapolda Maluku ini, ibu Menkeu tidak yakin, kalau Maluku alami defisit anggaran. Sampai ibu Sri mengerlik keningnya, karena tidak yakin bisa defisit. Bahkan ibu Menkeu bertanya, “Kenapa defisit? Apakah di luar gaji?

“Saya katakan iya. Di luar gaji. Jadi, masuk dari 2018 ke 2019 itu saya berhutang. Lalu Menkeu tanya lagi, defisit ditutup pakai apa? Kan tidak boleh dipinjam. Kalau pinjam, harus minta ijin dari Menkeu,” akui Murad.

Terhadap masalah defisit ini, Gubernur Maluku menjelaskan, untuk membayarnya, kata ibu Sri, “Untuk bayar saat defisit, dapat dari mana? Kan defisit itu dibayar, harus tidak boleh dipinjam. Dibayar pakai apa? Mestinya harus minta ijin dari saya”.

Gunerur Maluku menjelaskan, “Akhirnya proyek-proyek yang belum berjalan saya hentikan. Sedangkan proyek sementara berjalan 50 %, saya bayar. Sekarang saya masih berhutang”.

Mendengar hal tersebut, menurut Gubernur, ibu Sri langsung meminta untuk mengecek kepada stafnya.

“Nanti cek ke bawahan atau staf saya ya. Kan di daerah itu ada kategori single, part dan daerah. Ironisnya, ada daerah yang duitnya masih ada di bank nganggur, dan ada lainnya juga,” turut mantan Kakor Brimob Mabes Polri ini.

Pendidikan Anak

Masalah keuangan daerah menjadi perhatian Gubernur Maluku. Bukan saja itu, tetapi masalah pendidikan juga diperhatikan. Apalagi terlambat membayar TKD kepada para pegawainya. Pasalnya, akan berdampak juga kepada anak-anak sekolah.

“TKD juga saya harus perhatikan, dan itu yang saya lakukan,” kata Murad kepada Sri Mulayani saat Rakor Nasional tersebut.

Gubernur berharap, penyampaian kepada ibu Sri Mulyani terhadap luas wilayah laut Maluku, kiranya dapat membuka peluang untuk pendanaan anggaran daerah.

Kesempatan itu juga Gubernur menjelaskan kepada Menkeu-RI, antara satu pulau dengan pulau lain atau Kabupaten satu dengan Kabupaten lain, jarak cukup jauh dan memakan biaya.

“Kita punya kurang lebih 1.340 pulau, saya harus pergi dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya di Provinsi Maluku, dengan pesawat 1,1/2 jam sampai 2 jam. Belum lagi kalau naik kapal laut, itu lebih lama lagi. Ini juga pasti berdampak pada pendidikan di setiap daerah di kabupaten se-Maluku,” tandasnya. (S-05)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metropolis