Connect with us

Politik

Mahar Politik Bebani Kepala Daerah Terpilih

AMBON, SPEKTRUM – Mewujudkan pilkada berkualitas, adalah harapan bersama. Namun nyaris setiap momentum lima tahunan ini digelar, implementasinya kerap ditaburi dengan praktek kecurangan nan kotor.

Politik uang dan transaksi politik dalam bentuk lain, belum bisa terhindarkan. Partai politik sering mengklaim tidak memungut biaya dari bakal calon kepala daerah – wakil kepala daerah, namun sejauh ini belum ada jaminan, bahwa rekomendasi parpol tanpa mahar politik.

Hendrik Jauhari Oratmangun, Kader Muda Partai Golkar mengatakan, Pilkada 2020 harus bisa berjalan dengan demokratis serta jujur dan adil.

“Semua pihak dalam hal ini masyarakat, penyelenggara KPUD, Panwaslu, Bawaslu, partai politik, serta para kandidat harus punya komitmen tinggi untuk menaati serta mengikuti semua tahapan Pilkada dengan baik dan benar, sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hendrik Jauhari Oratmangun, saata dimintai komentarnya oleh Spektrum, Kamis, (23/01/2020).

Soal mahar politik, Hendrik mengajak, seluruh pihak untuk melawan praktek liar tersebut. “Harus jadi musuh bersama. Karena mahar politik mengakibatkan biaya politik mahal,” tandasnya.

Dijelaskan, biaya politik mahal dapat menimbulkan implikasi banyak persoalan, baik untuk calon kepala daerah, bahkan akan sangat membebani kepemimpinan kepala daerah jika nanti terpilih.

“Jadi sebaiknya untuk calon kepala daerah apabila dimintai mahar oleh parpol atau perorangan mengatasnamakan parpol, ya dilaporkan saja ke pihak yang berwajib atau diumumkan secara terbuka ke publik. Sehingga, parpol yang meminta mahar bisa dapat ganjaran langsung dari publik,” tegas Hendrik.

Hendirk menyarankan, kepada masyarakat untuk melihat dengan peka, jika calon kepala daerah yang lolos karena membeli rekomendasi parpol, sebaiknya jangan dipilih.

Dalilnya, karena sejak pencalonan sudah berpotensi bermasalah, dan hanya mengejar kekuasaan semata. Untuk itu dia mengingatkan masyarakat di empat kabupaten yakni SBT, Aru, MBD dan Buru Selatan, yang akan merayakan pesta demokrasi tahun ini, harus cerdas dalam maenentukan pilihan.

“Pilihlah kepala daerah yang punya komitmen tinggi untuk memajukan daerah,” anjurnya.

Hendrik Jauhari Oratmangun, Kader Muda Partai Golkar

Alasannya, karena Maluku saat ini masih berada di peringkat ke 4 sebagai daerah termiskin di Indonesia, dan termasuk propinsi dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Sehingga masih banyak pekerjaan rumah perlu diselesaikan oleh seluruh kepala daerah (bupati dan walkota), di Maluku.

“Untuk itu masyarakat Kabupaten SBT, Aru, MBD dan Bursel, pilihlah pemimpin yang mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan tersebut. jangan memilih figur yang hanya cenderung kepada kepentingan keluarga dan segelintir orang saja,” pungkasnya. (S-14)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik