AMBON, SPEKTRUM – Bangunan dinasti politik terus dilawan
publik. Sebab, jika dinasti politik dibiarkan tumbuh subur, maka menjadi racun
dalam tubuh demokrasi Indonesia. Di Maluku bangunan dinasti politik juga
nampak. Mayoritas menolak adanya bangunan dinasti politik dihidupkan di tanah
air termasuk di Maluku.
Sekretaris
DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku, Jimmy Pieter
Papilaya berpendapat, dinasti politik itu anti teori terhadap proses konsolidasi
demokrasi di Indonesia.
Namun,
kata dia, itu realita yang terjadi. Bahkan masif pasca era kebebasan, reformasi
bergulir sejak tahun 1998. Rakyat Indonesia dipaksakan untuk menyaksikan
sinetron politik yang sama sekali tidak menarik.
“Namun
ibarat orang bisu makan daun pepaya, rasa pahit namun tidak bisa diungkapkan,
itulah konteks masyarakat kita saat ini,” ujar Jimmy Pieter Papilaya, saat
dimintai komentarnya oleh Spektrum, Senin, (02/12/2019).
Jimmy
Papilaya menolak ada bangunan dinasti politik di daerah ini. “Dinasti
politik ini harus terus dilawan. Karena tidak berdampak konstruktif terhadap
bangunan demokrasi kita. Dinasti politik lebih tepat disebut sebagai usaha
politik milik keluarga yang ujung-ujungnya ada prestise, bahkan konsekuensi
ekonomis yang diperoleh,” tegasnya.
Untuk
itu, dia menyarankan bagi mereka yang masih ingin membangun dinasti politik di
wilayah Maluku agar mengurungkan niat sedini mungkin.
“Sebab
keberadaan dinasti politik itu tidak membuat perubahan bagi rakyat, justru
dimanfaatkan untuk kepentingan individual dan segelintir orag saja. Melahirkan
kembali dinasti politik sesungguhnya kita meracuni sistim demokrasi tengah
dibangun bangsa saat ini,” tegas mantan Ketua Umum GMKI Cabang Ambon ini.
Sebelumnya,
M Ikbal Souwakil Tokoh Pemuda Buru menentangnya. Dia berasumsi, sistim
patrimonial (politik dinasti) tidak bagus diterapkan dalam dunia demokrasi
kekiniaan.
Dalilnya,
sistim patrimonial itu akan terjadi kebocoran sumberdaya alam, bahkan korupsi
dan penyalahgunaan APBD dan lain-lain.
“Bahkan
sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan
yang baik dan bersih,” ujar M Ikbal Souwakil, yang juga mantan Ketua Umum
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon ini, kepada Spektrum, Minggu
(01/12), menyikapi fenomena bangunan politik dinasti yang masih dipertahankan
segelintir orang di wilayah Maluku.
Keberadaan
dinasti politik, menurut Ikbal, akan menyebabkan fungsi kontrol kekuasaan
melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan
kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN.
“Hemat
saya, politik dinasti ini, tidak ada pola perubahan kepemimpinan. Bahkan dengan
terus dipeliharanya dinasti politik tersebut, akan menyebabkan pula kader-kader
terbaik di daerah tersebut, untuk membangun daerahnya akan terganjal akibat
dipertahankannya dinasti politik tersebut,” jelasnya.
Ikbal
menolak dipertahankannya bangunan dinasti politik di daerah ini. “jika
tidak dihilangkan namanya dinasti politik itu, tentunya, kita tidak akan
berharap banyak untuk suatu perubahan khususnya Buru Selatan dan Maluku serta
Indonesia pada umumnya,” tegasnya. (S-14/S-01)
