Papilaya: Dinasti Politik itu Anti Teori

AMBON, SPEKTRUM – Bangunan dinasti politik terus dilawan publik. Sebab, jika dinasti politik dibiarkan tumbuh subur, maka menjadi racun dalam tubuh demokrasi Indonesia. Di Maluku bangunan dinasti politik juga nampak. Mayoritas menolak adanya bangunan dinasti politik dihidupkan di tanah air termasuk di Maluku.

Sekretaris DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku, Jimmy Pieter Papilaya berpendapat, dinasti politik itu anti teori terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Namun, kata dia, itu realita yang terjadi. Bahkan masif pasca era kebebasan, reformasi bergulir sejak tahun 1998. Rakyat Indonesia dipaksakan untuk menyaksikan sinetron politik yang sama sekali tidak menarik.

“Namun ibarat orang bisu makan daun pepaya, rasa pahit namun tidak bisa diungkapkan, itulah konteks masyarakat kita saat ini,” ujar Jimmy Pieter Papilaya, saat dimintai komentarnya oleh Spektrum, Senin, (02/12/2019).

Jimmy Papilaya menolak ada bangunan dinasti politik di daerah ini. “Dinasti politik ini harus terus dilawan. Karena tidak berdampak konstruktif terhadap bangunan demokrasi kita. Dinasti politik lebih tepat disebut sebagai usaha politik milik keluarga yang ujung-ujungnya ada prestise, bahkan konsekuensi ekonomis yang diperoleh,” tegasnya.

Untuk itu, dia menyarankan bagi mereka yang masih ingin membangun dinasti politik di wilayah Maluku agar mengurungkan niat sedini mungkin.

“Sebab keberadaan dinasti politik itu tidak membuat perubahan bagi rakyat, justru dimanfaatkan untuk kepentingan individual dan segelintir orag saja. Melahirkan kembali dinasti politik sesungguhnya kita meracuni sistim demokrasi tengah dibangun bangsa saat ini,” tegas mantan Ketua Umum GMKI Cabang Ambon ini.

Sebelumnya, M Ikbal Souwakil Tokoh Pemuda Buru menentangnya. Dia berasumsi, sistim patrimonial (politik dinasti) tidak bagus diterapkan dalam dunia demokrasi kekiniaan.

Dalilnya, sistim patrimonial itu akan terjadi kebocoran sumberdaya alam, bahkan korupsi dan penyalahgunaan APBD dan lain-lain.

“Bahkan sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar M Ikbal Souwakil, yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon ini, kepada Spektrum, Minggu (01/12), menyikapi fenomena bangunan politik dinasti yang masih dipertahankan segelintir orang di wilayah Maluku.

Keberadaan dinasti politik, menurut Ikbal, akan menyebabkan fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN.

“Hemat saya, politik dinasti ini, tidak ada pola perubahan kepemimpinan. Bahkan dengan terus dipeliharanya dinasti politik tersebut, akan menyebabkan pula kader-kader terbaik di daerah tersebut, untuk membangun daerahnya akan terganjal akibat dipertahankannya dinasti politik tersebut,” jelasnya.

Ikbal menolak dipertahankannya bangunan dinasti politik di daerah ini. “jika tidak dihilangkan namanya dinasti politik itu, tentunya, kita tidak akan berharap banyak untuk suatu perubahan khususnya Buru Selatan dan Maluku serta Indonesia pada umumnya,” tegasnya. (S-14/S-01)