Connect with us

Nasional

Teriak Korupsi Bupati SBB di KPK

JAKARTA, SPEKTRUM – Aksi demonstrasi pro dan kontra berlangsung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bilangan Rasuna Said, Kuningan Jakarta, Kamis,S (28/11/2019) kemarin. Dua kelompok pemuda yang berbeda lembaga, turun aksi di waktu atau jam yang berbeda.

Satu kelompok mendesak KPK segera memproses hukum Bupati SBB, Mohamad Yasin Payapo. Dan satu kelompok lainnya menggelar aksi demo membela Bupati SBB di depan kantor KPK.

Dua lembaga itu adalah Forum Kajian Mahasiswa Maluku (FKMM) se-Jakarta, dan Aliansi Masyarakat Adat Saka Mese Nusa (AMAS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kelompok FKMM se-Jakarta menggelar aksi Kamis pagi, (28/11/2019). Sedangkan aksi demo tandingan digelar oleh kelompok Aliansi Masyarakat Adat Saka Mese Nusa (AMAS) Kabupaten SBB, Kamis sore (28/11/2019), yakni membela Bupati SBB, Mohamad Yasin Payapo.

Dalam aksinya, FKMM se-Jakarta menyatakan, beberapa kasus yang diduga menyeret nama Yasin Payapo, sudah masuk kategori extra ordinary crime. Di depan gedung KPK mereka mendesak KPK segera memanggil Bupati Kabupaten SBB, Mohamad Yasin Payapo untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi.

Saat demo, FKMM se-Jakarta membawa dua tuntutan yakni soal dugaan korupsi ADD tahun 2017, dan kasus dugaan suap terhadap Anggota DPRD Kabupaten SBB. “Kami meminta KPK segera panggil Bupati Yasin Payapo untuk diperiksa terkait dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD),” teriak Koordinator Lapangan (Korlap) Risman dari FKMM se-Jakarta, saat berorasi di depan gedung KPK, Kamis pagi, (28/11/2019).

FKMM se-Jakarta juga ngotot mendesak agar KPK segera memproses hukum Bupati SBB. “Beberapa tuntutan yang kami sampaikan ini, sebagiannya akan disampaikan ke DPP Partai Hanura. Sebab yang bersangkutan adalah kader juga Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku. Kasus – kasus Yasin Payapo sudah masuk kejahatan tingkat tinggi,” tegasnya.

Alasan mereka, dua tuntutan yang disampaikan ke KPK yakni, dugaan korupsi ADD tahun 2017 dan dugaan suap untuk Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Risman menyatakan, aksi demo yang digelar FKMM untuk menyuarakan kasus dugaan korupsi ADD tahun 2017, yang hingga kini belum ada kepastian hukumnya.

Alasannya, ADD bersumber dari APBN tersebut, dialokasian pemerintah pusat untuk setiap desa-desa di kabupaten SBB, tetapi diduga dikorupsi oleh Yasin Payapo. “Kami datang kembali di Gedung KPK, untuk mendesak agar KPK segera panggil Yasin Payapo untuk diperiksa,” teriak Risman.

Dalam orasinya, Risman juga menyatakan, selain kasus ADD, ia bersama rekan-rekannya juga membawa bukti terkait kasus dugaan gratifikasi yang dilengkapi rekaman video. Menurutnya, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memanggil Bupati SBB.

Aktivis FKMM se-Jakarta saat demo di gedung KPK, Kamis pagi, (28/11/2019)

“Terkait dengan kasus dugaan suap, kami punya bukti fisiknya, juga ada pengakuan salah satu anggota DPRD kabupaten SBB dalam bentuk rekaman video,” tegas Risman, disambut teriakan rekan-rekannya.

Usai aksi demo digelar FKMM se-Jakarta, pada Kamis sore (28/11/2019) Pukul 15.30 WIB atau Pukul 17:30 WIT, aksi demo tandingan atau pro Bupati SBB, digelar puluhan pemuda yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Adat Saka Mese Nusa, Kabupaten SBB.

Fadli Bufakar Korlap dalam orasinya mendorong kinerja KPK terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun KPK juga harus selektif menerima laporan soal kinerja Bupati kabupaten SBB Mohamad Yasin Payapo.

“Selaku masyarakat SBB, kami mendukung serta mendorong kinerja KPK. Kami juga berharap agar KPK dapat melihat setiap laporan. Jangan menerima laporan atas tendensius politik oleh mereka dan bukan bukti hukum,” teriak Fadli saat menyampaikan orasinya di depan gedung KPK, Kamis sore (28/11/2019).

Fadli Bufakar mengklaim, soal dugaan pemotongan dana ADD tahun 2017 oleh Bupati SBB Mohamad Yasin Payapo merupakan isu. Alasannya, perubahan atau penyesuaian dana desa terjadi, karena ada perubahan regulasi yakni Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang rincian APBN Tahun 2017, yang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017.

“Jadi tidak ada pemotongan ADD SBB tahun 2017. Yang ada hanya penyesuain berdasarkan Pepres 86 tahun 2017 Tentang rincian APBN.” Kata Fadli Bufakar.

Kesempatan yang sama, Kristian Sea selaku Jenderal Lapangan saat berorasi menyatakan, AMAS mendukung KPK untuk tidak menerima laporan palsu atau hoaks atas dasar Politik.

“Yang pastinya kami mendorong KPK terkait proses kasus tindak pidana korupsi. asal bukan palsu atas dasar Politik,” terak Kristian Sea.

Aktivis AMAS saat Demo di depan gedung KPK, Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Kamis sore, (28/11/2019)

Usai menyampaikan orasi secara bergantian, pendemo tandingan ini kemudian ditemui oleh salah satu petugas Bagian Humas KPK, Siti. Pendemo langsung menyerahkan pernyataan sikap mereka.

Menyikapi aksi demo pro dan kontra tersebut, Sekretaris Nasionalis Peduli Rakyat (SNIPER), Idham Sangadji, justru menyanyangkannya.

“Menyampaikan pendapat sah-sah saja. Tapi kemudian jangan nampak seperti itu (demo di KPK tapi ada pro dan kontra). Masalah dua demo itu, Bupati SBB harus berhati-hati. Jangan terpolarisasi hingga bisa dimanfaatkan,” ujar Idham kepada Spektrum, menyikapi aksi demo dua kelompok itu, Kamis (28/11/2019).

Idham mengingatkan Bupati SBB, jangan terlena dengan aksi demo seperti yang telah dilakukan dua kelompok di depan gedung KPK.

“Aneh dalam hari yang sama, ada dua aksi demo. Hanya beda jam saja, satu mendesak Bupati diproses hukum, terus kelompok yang satunya melawan untuk ada proses hukum. Hemat saya, masalah demo dua lembaga itu, Bupati SBB  harus peka. Jangan sampai terbawa arus. Harusnya Bupati fokus menjalankan tugas di kabupaten SBB. Apalagi, SBB saat ini harus melakukan pemulihan pasca gempabumi,” pungkasnya. (TIM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

Spektrum