Pemkot Diminta Optimalisasi Pengelolaan PAD

AMBON, SPEKTRUM – Fraksi partai Golongan Karya atau Golkar, mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk menggerakan seluruh kekuatan demi mengoptimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), pada seluruh SKPD penghasil, dan pelaku usaha.

Alasan Fraksi Golkar, agar pencapaian hasil sesuai yang dianggarkan. Disamping itu, meningkatkan ketersedian sarana dan prasarana maupun jasa pelayanan dalam upaya meningkatkan pendapatan melalui retribusi daerah.

“Terhadap upaya meningkatkan PAD, Pemkot Ambon diharapkan meningkatkan intensifikasi maupun eksentifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah,” kata Margareth Sihay, anggota Fraksi Partai Golkar, saat Rapat Paripurna I Tahun Sidang 2019/2020, tentang Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Ambon terhadap Persetujuan Ranperda Kota tentang APBD Kota Ambon tahun 2020, pekan lalu, Jumat, (22/11/2019), di ruang sidang utama DPRD Kota Ambon.

Dalam pandangan fraksi Margaretha meminta Pemkot Ambon secara serius menyelesaikan sejumlah masalah. diantaanya, soal Kepala Pemerintahan Negeri dan desa di wilayah Kota Ambon, pendataan Kepala Negeri dan desa serta perangkat desa kaitannya dengan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa, dan perangkat desa.

Tahun anggaran 2020 kota Ambon belum mendapatkan itu, sehingga diharapkan tahun anggaran 2021 mendatang, soala di atas dapat dianggarkan melalui DAU Tambahan dimaksud.

“Fraksi partai Golkar meminta perhatian serius Pemkot Ambon untuk berkenan dengan data jumalah pegawai Pemerintah dengan perjanjin kerja (P3K), lingkup Pemkot Ambon. Karena ini berkaitan dengan DAU Tambahan Bantuan Pendapatan Penggajian PPPK untuk Kota Ambon tahun 2020,” ujarnya.

Sementara efisiensi belanja daerah, fraksi Partai Golkar juga meminta ketegasan serta perhatian Pemkot Ambon menyangkut belanja daerah sesuai urusan wajib mesti diarahkan dan diprioritaskan bagi peningkatan pelayanan dasar. Antara lain, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan fasilitas umum, serta fasilitas sosial yang menjadi prioritas masyarakat.

“Belanja daerah harus dilakukan dengan pendekatan prestasi kerja yang beriorentasi pada hasil. Pengelolaan pembangunan dan kebijakan anggaran patut dilakukan dengan menata kembali system administrasi, dan manajemen keuangan yang professional, akuntabel serta transparan,” katanya.

Selain itu, Pemkot juga diharapkan mengoptilkan kawasan parawisata wilayah Kota Ambon yang selama ini belum dikelola, agar bisa dimanfaatkan sebagai kawasan parawista baru, demin menambah pendapatan asli daerah. (S-07)