Connect with us

Berita Utama

Keuangan “Sekarat”, Sejumlah Kegiatan SKPD Dihentikan

AMBON, SPEKTRUM – Kondisi keuangan Pemerintah Kota Ambon defisit. Diduga ada kebijakan otoritas Pemkot melenceng. Harus ada langkah konkrit dan tepat guna menyelamatkan keuangan Pemkot Ambon.

Misalnya, menghentikan pemberian iuran bensin yang diterima tiap bulan terhitung sejak Juli 2019 bagi pegawai yang menggunakan kenderaan dinas roda dua, juga menghentikan pemeliharaan kenderaan pejabat dan operasional triwulan III dan IV.

Bukan hanya itu, hampir semua kegiatan SKPD tidak dicairkan dengan berbagai alasan bahkan telah ditiadakan, padahal telah disahkan dalam APBD Perubahan.

Soal ini, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon, Apries B. Gaspersz mengatakan, kebijakan yang ditempuh merupakan bagian dari efisiensi anggaran.

“Itu hal biasa nantinya ke depan, ini suatu langkah strategis kenapa iuran bensin motor dihentikan karena ada indikasi bensin atau oli yang diberikan bukan digunakan buat kendaraan dinas tapi untuk kendaraan pribadi. Kenyataan pada saat orang lain mengambil kendaraan atau motor tersebut telah dalam kondisi rusak,” kata Gaspersz, menjawab Spektrum, Selasa (12/11).

Hal tersebut dijadikan alasan bagi Pemerintah Kota Ambon untuk menghentikan pemberian bensin ke kendaraan dinas roda dua. Dan nantinya, kendaraan dinas tersebut digunakan selama lima tahun akan diberikan atau menjadi hak orang yang menerima motor tersebut.

“Sistem ini diterapkan agar orang yang menerima kendaraan dinas roda dua bisa menjaga kendaraan tersebut, sebab nantinya kendaraan itu diberikan padanya setelah 5 tahun digunakan,” katanya.

Efisiensi dilakukan karena di tahun 2018 pernah terjadi kecolongan. Gaspersz mengakui, ada anggaran kegiatan yang tidak dicairkan. Misalnya, kegiatan yang diagendakan pada Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei dan Juni, dan seterusnya.

Menurut Gaspersz, agenda yang tidak jalan misalnya agenda triwulan I atau triwulan II. Ia mencontohkan, Bimtek namun baru akan jalan pada bulan November. “Apakah ini masuk akal, kita harus disiplin anggaran dong,” katanya.

Kegiatan yang terlambat dilaksanakan namun tetap dibayar adalah kegiatan kontraktual, artinya kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.

Untuk kegiatan kontraktualpun ada persyaratan, misalnya kegiatan tersebut terlambat dilaksanakan maka dikenakan denda.”Ada denda bagi pihak ketiga yang terlambat menjalankan kegiatannya namun Pemkot Ambon harus membayar kegiatan tersebut,” terangnya.

Spektrum mencatat, APBD tahun 2019 milik Pemkot Ambon yang disahkan oleh DPRD Kota Ambon sebesar Rp.1,2 Triliun, atau meningkat 7,38 persen dari tahun anggaran 2018. APBD tahun 2019 meningkat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp240 miliar.

Untuk dana perimbangan sebesar Rp.898 miliar, yang terdiri dari hasil pajak atau bukan pajak sumber daya alam. Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Postur APBD Kota Ambon tahun 2019 melalui pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1.257.460.547.398, atau naik Rp67.749.884.402, dibanding APBD 2018 sebesar Rp1.189.710.702.996.

Untuk pendapatan daerah diperoleh dari PAD Rp.240.930.051.627, dana perimbangan Rp898.231.558.000, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp118.298.937.771.

Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp1.298.635.547.398, juga meningkat sebesar Rp37.744.325.971, dari tahun 2018.

Meski APBD Pemkot Ambon tahun 2019 sebesar Rp.1,2 Triliun, tapi Pemkot Ambon justru tahun ini mengalami defisit keuangan mencapai Rp.60 miliar. Belum ada pihak yang mau bertanggungjawab dengan defisit yang tengah dialami Pemkot Ambon. (S-16/S-14)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita Utama