Connect with us

Ekonomi

SKK Migas Lapor Progres Blok Masela

AMBON, SPEKTRUM – Gubernur Maluku, Murad Ismail, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, Bupati MBD, Benjamin Noach beserta jajaran pimpinan OPD Provinsi Maluku melaksanakan rapat bersama Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto, dan staf di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Senin, (04/11/2019).

Kepada wartawan usai rapat tersebut, Dwi Sutjipto menjelaskan, pihaknya melaporkan progres perkembangan Blok Abadi Masela saat bertemu Gubernur Maluku. “Pertemuan SKK Migas bersama Gubernur Maluku, kami melaporkan progres perkembangan Blok Abadi Masela dan Gubernur sangat mendorong dan kita berharap bisa mencapai skedul yang diharapkan, malah dipercepat kerjasama antara INPEX dan Cell sebagai investor,” katanya.

Hal ini merupakan awal yang baik untuk pelaksanaan proyek Blok Masela. Soal ada klaim dari daerah lain untuk pembagian Participant Interest (PI) 10 persen, Dwi Sutjipto menegaskan semua berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat.

“Kita harus menunggu sesuai dengan harapan Presiden bahwa bagaimana proyek tersebut dilakukan sebesar-besarnya untuk daerah dan masyarakat,” timpalnya.

Dia mencontohkan soal tenaga kerja dan pengusaha daerah diberi ruang agar turut berkontribusi dalam proyek ini.

“Ini tugas bersama antara SKK Migas, Inpex dan Pemda, karena semua tenaga kerja yang terlibat maupun pengusaha lokal harus memahami karakter dari usaha Migas. Mulai dari masalah kemampuan dan teknik serta lainnya saat ini kita sudah mulai mengirim orang untuk mengikuti pendidikan dan waktu dua ahun ini, ada waktu untuk kita menyiapkan pada tingkat nasional kita bisa berkontribusi,” jelasnya.

Menyinggung soal kemungkinan PI 10 persen bisa diberikan ke daerah lain, Dwi Sutjipto tetap menegaskan menunggu arahan dari Pempus. “Saya tidak bisa berkomentar, tunggu saja arahan Pempus,” tegasnya.

Soal klaim Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Maluku, Murad Ismail menegaskan tidak perlu dibahas. “Tidak usah kita tanggapi. Karena itu omong kosong (retorika pepesan). Jaraknya terlalu jauh dari Maluku. Lebih dekat Australia atau Timor Leste, yang selalu mengklaim itu. jadi kalau ada klaim belakangan ini tidak perlu ditanggapi,” tegasnya.

Murad menegaskan, dari tahun 2010 Preside RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah memastikan Blok Masela milik Maluku.

“Sejak zaman SBY telah dipastikan milik Maluku, tidak perlu ditanggapi itu pepessn kosong,” tandasnya.

Mulai 2020

Gubernur Maluku, Murad Ismail mendorong SKK Migas, INPEX dan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar program pembebasan lahan dan AMDAL yang dimulai dari tahun 2019 sampai 2022 dipresure selesai tahun 2020.

“Kita bersama Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus upayakan program tersebut diselesaikan tahun 2020 agar pembangunan infrastruktur tidak berlangsung terlalu lama,” tuturnya.

Menurutnya, jika pembebasan lahan dan AMDAL baru selesai 2022 maka pada tahun 2027 baru berproduksi dan PI 10 persen diterima.

“Tapi jika dibangun pada tahun 2020 maka pada tahun 2025 PI 10 persen sudah bisa kita nikmati hasil karena infrastruktur dibangun sampai tahun 2025,” paparnya.

Dikatakannya, saat pertemuan dengan SKK Migas, ada beberapa hal yang sangat didukung terutama untuk penetapan lokasi onshore sebesar 1400 hektar dan dan sekitar 27 hektar untuk lokasi pembangunan pelabuhan.

“Saya bersama Bupati Kepulauan Tanimbar setiap hari bicara masalah ini kita saling membantu, kita fokus oada hal ini,” katanya lagi. (S-16)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi