Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Bila Viktor Profesor Penjahat, Murad Tukang Tangkap Penjahat

Bila Viktor Profesor Penjahat, Murad Tukang Tangkap Penjahat

Soal Klaim PI di Blok Masela

AMBON, SPEKTRUM – Celoteh Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), bernada klaim bahwa NTT punya hak partisipasi atau participating interest (PI), dari pengolahan gas abadi Blok Masela notabeneya milik Provinsi Maluku, dinilai sekadar perang urat saraf (PsyWar) belaka.

Sebab, bila direfleksi ke belakang, era Pemerintahan Presiden RI ke VI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), faktanya sudah menyepakati jatah PI 10 persen tetsebut untuk Maluku sepenuhnya (bukan dibagi dua dengan NTT).

Tokoh Muda Maluku di Jakarta, Hendrik Jauhari Oratmangun, mengungkapkan, SBY menyepakati itu juga disaksikan langsung oleh Menteri BUMN, saat itu Jero Wacik.

“Soal perolehan hak PI 10 persen Blok Masella, itu sudah clear di era pak SBY, Presiden RI ke VI. Persetujuan tersebut salah satu saksinya adalah Menteri BUMN pak Jero Wacik. Artinya, tidak ada sangkut pautnya dengan NTT. Sebab Negara sudah menyetujui PI 10 persen, seutuhnya untuk Maluku,” beber, Hendrik Jauhari Oratmangun, saat dihubungi Spektrum dari Ambon, Kamis, (31/10/209), menyikapi wacana Gubernur NTT yang telah membuat gaduh di tengah publik Maluku.

Apa maksud dan tujuan Gubernur NTT mewacanakan hal tersebut? Djoe (sapaan akrab, Hendrik Jauhari Oratmangun) mengemukakan, umbaran lisan Viktor Laiskodat, hanya sekadar mengganggu konsenterasi Pemda Provinsi Maluku.

“Seperti tadi saya sampaikan, wacana itu (Gubernur NTT), ditanggai biasa-biasa saja. Karena PI 10 Persen sudah jelas milik Maluku. Yang diwacanakan oleh pak Viktor, kita maknai saja NTT sedang berjuang agar bisa dapat 5 persen di luar 10 persen yang sudah paten milik Maluku,” tuturnya.

Lantas Viktor menuntut hak di Blok Masela sebenarnya alur atau sasaran wacana ini ke siapa, Pemda Maluku atau Pempus? Menurut Djoe, wacana bersangkutan jika dimaknai secara politik, mengisyaratkan bahwa Viktor hendak mengganggu Pemda Maluku, sehingga pempus bisa memperhatikan NTT juga.

“Kalau diuji secara politik, antara Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn), Murad Ismail, mana yang punya power lebih di pusat? Pak Viktor dari Nasdem, sedangkan pak Murad orang PDIP, sekaligus ketua DPD PDIP Provinsi Maluku. Meski ini bukan domain saya untuk mencakapkannya, tapi jika dikaitkan secara politik, maka sangat mudah untuk disimpulkan, bahwa yang lebih menonjol di pusat itu siapa?” sentil Djoe menggelitik.

“Bila Gubernur NTT sebut dirinya profesor penjahat, ya Gubernur Maluku itu, tukang tangkap penjahat. Sepak terjangnya di daerah hingga Jakarta dengan jabatan strategis terakhir di Polri sebagai Komandan Korps Brimob. Dengan segudang pengalaman tersebut, beliau sudah sangat matang mengamati persoalan. Untuk itu, seluruh pihak di Maluku, tak perlu khawatir dengan wacana yang dihembuskan Gubernur NTT,” anjurnya.

Dia juga menilai, bergaining politik antara Gubernur NTT dan Gubernur Maluku di pusat, soal “jaringan” Gubernur Maluku masih lebih kuat dan menonjol disana (Jakarta).

“Pak Viktor Laiskodat (Gubernur NTT), beliau orang Nasdem, tapi pak Murad Ismail (Gubernur Maluku), itu orang PDIP. Beliau juga Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku. Jadi hemat saya, soal power di pusa, tentu Maluku punya nilai tawar yang tinggi dari NTT,” kata Djoe.

Apa yang disampaikan Gubernur NTT, adalah pesan yang hanya sipatnya mengganggu Pemda Provinsi Maluku, agar tidak fokus dengan agenda penyambutan investasi Blok Masella kedepan.

“Karena Gubernur Maluku, tengah fokus menyiapkan sumber daya manusia menjelang eksisnya Blok Masela. Jadi, jangan digubris berlebihan tentang wacana dari Gubernur NTT, karena bukan hal yang luar biasa. Intinya, negara sudah sepakat hak PI 10 persen Blok Masela untuk Maluku, dan bukan NTT,” tegasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan kesiapan menjemput eksisnya Blok Masela, dia menyarankan, DPRD Provinsi Maluku, serta kabupaten dan kota khususnya wilayah terkait dengan Blok Masela, agar membuat regulasi yakni peraturan daeran tentang investasi Blok Masela.

“Dengan Perda tersebut, harapannya bisa mendorong dan memperjuangkan Maluku menjadi daerah penghasil, dan sebaliknya dapat diakomodir ke dana bagi hasil (DBH), atas kepemilikan Blok Masela yang berada di wilayah Maluku,” jelasnya.

Pasalnya, meski Blok Masela di atas kertas ada di wilayah Provinsi Maluku, tapi soal penguasaan (karena keentuan), Blok Masella masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang tentunya di bawah kendali pemerintah pusat.

“Karena itu, sebelum Blok Masela eksis, Maluku sudah seharusnya menyiapkan berbagai kesiapan terutama, sumber daya manusia. Jangan terganggu dan terpancing dengan wacana Gubernur NTT,” pungkasnya. (S-14)

Pin It on Pinterest