Juni 24, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Aneh! KKT Defisit, BPK Beri Opini WTP

Aneh! KKT Defisit, BPK Beri Opini WTP

AMBON, SPEKTRUM – Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), di bawah kepemimpinan Petrus Fatlolon, dinilai sangat janggal. Sebab, Pemda KKT sendiri mengalami defisit keuangan.

Praktisi Hukum Asghar Tuhulele menilai, pemberian opini WTP dari BPK untuk Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tidak etis. “Tidak wajar itu (penghargaan WTP ke Pemda KKT). Ini terkesan ada pemaksaan dari pihak internal pemda,” kata Asgar Tuhulele, saat dimintai pendapatnya oleh Spektrum, Senin, (28/10/2019).

Dia menduga, adanya pemaksaan kehendak dari Pemda untuk diakui bahwa penggunaan keuangan sudah sehat dalam menjalankan pemerintahan yang good governance.

“Padahal, sejatinya sudah menjadi rahasia umum tentang peringkat WTP itu, ada permainan yang melibatkan mafia korporasi,” tegasnya.

Penghargaan dari Menteri Keuangan R, Sri Mulyani, dengan dalih apresiasi atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan diterima oleh Bupati KKT Petrus Fatlolon, bersama lima kabupaten dan kota lainnya di Maluku pada 9 Oktober 2019, di Swissbel Hotel, Kota Ambon.

Soal ini, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Fauzi Marasabessy berpendapat, pentingnya opini WTP sebagai penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi oleh pemerintah.

Olehnya itu, penilaian BPK atas status WTP harus benar-benar mampu menjaga integritas auditornya (lembaga).

“Di lain sisi, WTP pada prinsipnya hanya dilihat pada indikator perencanaan, penganggaran, serta eksekusi dengan mempertimbangkan azas akuntansi,” jelas Fauzi Marasabessy kepada Spektrum, Senin, (28/10/2019).

Menurutnya, pemberian opini WTP kepada Pemda Kabupaten Kepualuan Tanimbar harus ditinjau kembali. Ia berharap, BPK dan Menkeu RI agar lebih peka,teliti serta jujur dalam memberikan penghargaan sekelas opini WTP kepada Pemda KKT maupun Pemda lainnya.

“Jangan asal beri penghargaan tanpa mengetahui atau pura-pura tidak tahu dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di tubuh pemerintahan daerah. Hemat saya, opini WTP yang sudah diberikan, wajib untuk ditinjau lagi. Alasannya, phak Pemda KKT sendiri mengaku, mereka mengalami defisit keuangan. Kok bisa dapat WTP,” sentilnya.

Menyangkut kejanggalan pemeberian WTP ke Pemda KKT, dia meminta ada atensi dari penegak hukum (Kejaksaaan/Kepolisian), agar menelusuri masalah ini lebih jauh lagi.

“Artinya, WTP itu bukan jalan akhir, bahwa suatu pemerintahan tidak punya masalah. WTP yang sudah diberikan, bisa ditelusuri lanjut oleh penegak hukum,” harap Fauzi.

Diketahui, selain Pemda KKT, lima Pemda kabupaten dan kota lainnya juga menerima opini WTP adalah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupetan Buru, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara. (S-14)

Pin It on Pinterest