Gubernur Diminta Tindak Kepala RS Tulehu

AMBON, SPEKTRUM – Masyarakat Tulehu masih memilih berobat di Rumah Sakit Ishak Umarella, ketimbang mendatangi posko-posko yang disediakan pemerintah atau swasta. Hanya saja, warga berstatus pengungsi dipungut biaya. Padahal biaya dan bantuan dari Pemerintah Pusat telah diberi kepercayaan BPBD Maluku untuk menanganinya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meykal Pontoh kepada wartawan pernah mengatakan, kalau para pengungsi telah disiapkan Posko-Posko Kesehatan, dan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan digratiskan. Hanya saja posko-posko yang dibuat untuk para pengungsi itu tidak difasilitasi dengan peralatan medis yang standar.

Sebelumnya Kepala Bidang Pelayanan dan Perawatan di RS Tulehu, Hasnawati Rasyid mengatakan, rumah sakit tersebut resmi menghentikan pelayanan kesehatan gratis kepada para pengungsi sejak 9 September.

Bahkan, menurut pihak RS setempat, saat ini telah memberlakukan tarif biaya rumah sakit bagi warga yang berobat. Pihak BPJS juga turut didesak untuk tetap melaksanakan pembayaran.

”Saat ini, kami  dituntut untuk bayar BPJS, katanya tanggap darurat sudah selesai sehingga kita juga kesulitan mau gratiskan untuk masyarakat juga salah,” ujar dia, seperti dilansir media online.

Pemerhati Sosial Maluku, Herman Siamloy pernah mengatakan, RS harus memberi pelayanan kesehatan yang prima dan baik kepada masyarakat. Apalagi kalau yang datang berobat itu adalah pengungsi, mestinya bisa diklasifiaksi pasiennya.

“Kan ada bantuan kesehatan yang diberi pemerintah pusat. Anggaran pengobatan warga pengungsi bayar saja dari dana saveing atau mungkin ada dana cadangan. Jangan lagi membebani masyarakat pengungsi dengan harus membayar biaya RS,” jelasnya.

Bahkan dirinya meminta kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk mengambil langkah tegas dan mengevaluasi Direktur RS Ishak Umarella tersebut, lantaran tidak bisa mengklasifikasikan pasien yang memeriksa kesehatan. (TIM)